Kepala Bappenas Sebut Angka Kemiskinan Sulit Turun Drastis

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan penurunan angka kemiskinan semakin sulit, saat angka kemiskinan semakin rendah. Sebab, tantangannya yaitu menjangkau masyarakat miskin di pelosok.

"Sudah sulit menjangkau penduduk miskin di kepulauan, terpencil, belum lagi kalau ada gangguan alam. Jadi penurunan kemiskinan tidak akan drastis," kata Bambang dalam diskusi Fakta Penurunan Angka Kemiskinan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Senin (30/7). Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 berada di level 9,82% atau terendah sejak 1998. 

Kesulitan menjangkau masyarakat miskin tercermin dari lambatnya penurunan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index). Indeks keparahan kemiskinan pada 2018 sebesar 0,44 dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 0,53. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan (poverty severity index) tahun ini sebesar 1,71 dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,97.

(Baca juga: Realitas di Balik Keberhasilan Menekan Angka Kemiskinan)

Ia pun menekankan, agar angka kemiskinan turun signifikan dibutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih serius sebab banyak penduduk miskin di pelosok yang belum merasakan bantuan pemerintah.  Selain itu, masyarakat yang kini sudah keluar dari garis kemiskinan juga masih rentan berbalik ke bawah garis kemiskinan, jika terjadi krisis, bencana, gagal panen, atau keluarga yang sakit.

Adapun dalam mengentaskan kemiskinan, Bambang mengatakan pemerintah fokus menyasar 40% penduduk dengan pendapatan terendah. "Akan ada intervensi bantuan pemerintah yang sifatnya tepat sasaran," ujarnya.

(Baca juga: Didorong Bansos, Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Disebut “Semu”)

Sementara itu, untuk menjaga agar penduduk yang di atas garis kemiskinan tak jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan, pemerintah melakukan perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan pendidikan vokasi, hingga perbaikan iklim usaha.

Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan program sertifikasi untuk mendukung masyarakat memeroleh pekerjaan, mendorong dana desa untuk program padat karya tunai, dan peningkatan pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Kemudian, peningkatan aset digital oleh petani juga diperlukan agar pemasaran produk pertanian tak perlu lagi mengandalkan perantara.

Adapun pada 2019, Bambang berencana untuk membuat jumlah dana bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan tidak sama rata. Dana bansos, misalnya, bakal mempertimbangkan faktor istri yang mengandung atau keluarga yang belum memiliki anak. "Begitu juga kalau punya 2-3 anak (yang sudah sekolah), ya beda sama yang belum sekolah," kata dia.