Penerimaan Pajak Lampaui Separuh Target, Kepatuhan WP Kuncinya
Pemerintah menyatakan, pengawasan kepatuhan perpajakan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Per 20 Agustus 2018, pendapatan negara dari pajak melebihi separuh target yang dipatok pada APBN sebesar Rp 1.424 triliun.
Upaya meningkatkan pengawasan kepatuhan di sektor pajak ditempuh melalui pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information/AEoI). Namun, AEoI belum berkontribusi terhadap realiasi penerimaan pajak saat ini.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, AEoI ke depan menjadi salah satu pengungkit pendapatan negara dari sektor perpajakan. Tapi diproyeksikan program ini baru menunjukkan manfaat setidaknya mulai 2019.
Hal tersebut lantaran pemerintah sedang menunggu pengumpulan data dari lembaga jasa keuangan yang baru selesai tahun ini. AEoI untuk kebutuhan perpajakan yang menyangkut nasabah domestik dimulai pada April 2018 tetapi untuk nasabah asing baru pada September 2018.
“Strategi perpajakan ke depan ini dampaknya supaya kepatuhan meningkat, salah satunya melalui pemanfaatan data nasabah. Kalau pada 2018 ini AEoI itu belum mulai jalan. Data baru muncul pada September,” ujar Robert, di Tangerang, Kamis (23/8).
Meskipun pemanfaatan basis data melalui AEoI belum efektif, Kemenkeu optimistis penerimaan pajak pada tahun ini tetap sesuai asumsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Buktinya, imbuh Robert, penerimaan pajak per 20 Agustus tahun ini tercatat Rp 760,57 triliun setara 53,41% dari target.
Nilai tersebut tumbuh 15,49% secara year on year (yoy) dengan memperhitungkan perolehan dari pengampunan pajak (tax amnesty). Ditjen Pajak menyatakan, tanpa memasukkan penerimaan dari program amnesti pajak maka pertumbuhannya menyentuh 17,63% (yoy).
Secara umum, semua jenis pajak utama menunjukkan pertumbuhan. Penyumbang penerimaan pajak terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Negeri serta PPN Impor, masing-masing naik 22,24%, 15,57%, 9,44%, dan 26,85%.
Kinerja pendapatan pajak dari berbagai sektor industri juga positif. Terdapat dua bidang usaha yang berkontribusi terbanyak kepada pertumbuhan pajak, yaitu industri pengolahan dengan pertumbuhan 13,08% serta perdagangan naik 29,75%.
Robert menuturkan, realisasi perolehan pajak sampai dengan pertengahan Agustus ini mengindikasikan kinerja positif. “Dengan begitu, proyeksi penerimaan pajak tahun depan Rp 1.572,3 triliun merupakan target yang realistis,” ucapnya.
(Baca juga: Aset Repatriasi Berpotensi Keluar, Begini Sikap Pemerintah)
Kalangan ekonom menilai target penerimaan pajak pada 2019 semakin menantang terlebih pengampunan pajak sudah berakhir. Program ini memang dapat memancing para wajib pajak (WP) bersedia mendeklarasikan aset yang dimiliki, sayangnya pemerintah tetap belum dapat mencapai target tebusan.
Oleh karena itu, Kemenkeu melalui Ditjen Pajak hendak mengintensifkan pelaksanaan AEoI antarnegara. Tujuannya supaya negara lebih leluasa melacak potensi pajak di luar negeri. Sistem ini memungkinkan dilakukan pertukaran informasi rekening wajib pajak lintas negara.
Robert menegaskan, setelah data dari lembaga jasa keuangan terkumpul maka pihaknya tak butuh waktu lama untuk mengimplementasikan AEoI tersebut. “Kami akan olah untuk cek kepatuhan (wajib pajak). Ini kita tunggu sampai September 2018,” tuturnya.
Dua tahun selepas diterapkan maka AEoI tersebut akan ditinjau kembali pelaksanaannya oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Saat ini, secara total ada 146 yurisdiksi yang berkomitmen melaksanakan pertukaran data keuangan, dari jumlah ini 79 yurisdiksi menyatakan siap sebagai partisipan.
