Rasio Ketimpangan Masih Tinggi, JK Menilai Keadilan Belum Tercapai
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum tercapai adalah ketimpangan ekonomi. Hal ini tercermin dari rasio gini yang masih cukup tinggi.
"Yang belum dicapai itu keadilan karena gini ratio kita walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi," kata dia usai acara Konferensi SDGs 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12).
Rasio gini berangsur turun, namun penurunannya terbilang tipis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini pada Maret 2018 sebesar 0,389 atau menurun 0,002 dibandingkan September 2017 sebesar 0,391. Sedangkan bila dibandingkan dengan Maret 2017 yang sebesar 0,393 maka penurunannya sebesar 0,004.
(Baca juga: Inilah 10 Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi)
Untuk menekan rasio gini, Kalla menilai perlunya pemerataan pendapatan masyarakat secara luas. Pendapatan yang dimaksud yaitu pendapatan yang produktif dan Upah Minimum Regional (UMR).
Ia pun menekankan UMR perlu disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. "Kalau pertumbuhannya begini, maka pendapatan masyarakat bergaji rendah tetap ikut juga sama dengan pendapatan produktivitas lainnya," ujarnya.
Di sisi lain, inovasi dan peningkatan produktivitas industri juga perlu dilakukan untuk menekan ketimpangan ekonomi. Kemudian, pemerataan pendidikan dan kesehatan perlu dijaga.
(Baca juga: Kampanye di Media Sosial Didominasi Isu Demokrasi, HAM, dan Ekonomi)
Adapun saat ini, menurut dia, pemerataan pendidikan dan pengentasan kelaparan tertangani dengan baik. "(Masalah) kelaparan, Anda tidak pernah mendengar lagi pada akhir-akhir ini. Dan juga pendidikan karena anggarannya cukup baik," kata dia.
