Sri Mulyani Menilai Kebijakan Populis Tak Salah tapi Ada Tantangannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan yang menyenangkan masyarakat atau kebijakan populis tidak salah. Toh, pemimpin negara memang dipilih -- melalui Pemilihan Umum (Pemilu) -- untuk memenuhi harapan masyarakat.
"Jadi populism sebenarnya tidak salah karena pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019 di Jakarta, Kamis (28/2).
Adapun harapan masyarakat, seperti bahan makanan pokok yang murah dengan pemberian subsidi. Sementara bagi milenial, ketersediaan lapangan kerja.
(Baca: Menjawab Kritikan The Economist Soal Perekonomian Era Jokowi)
Menurut dia, pembuatan kebijakan populis tidak mudah. Tantangannya adalah kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan harus dipastikan bisa berkelanjutan (sustainable) dari segi penganggaran.
Ia pun menyinggung soal kebijakan populis yang ekstrem dilakukan pemerintah Venezuela. Negara penghasil minyak tersebut memberikan minyak sebesar-besarnya secara gratis hingga ke Karibia. Namun saat harga minyak jatuh, anggaran Venezuela mengalami kebangkrutan. "Program mereka tidak sustain," ujar Sri Mulyani.
(Baca: Andalkan Tiga Kartu Sakti, Jokowi Janji Kembangkan SDM)
Adapun salah satu kebijakan populis yang diusung Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. Sri Mulyani menilai kebijakan tersebut diperlukan karena infrastruktur Indonesia masih tertinggal. Ini tercermin dari masyarakat yang masih terbebani oleh masalah kekurangan listrik, air, dan irigasi.
Ia menilai kebijakan populis lainnya di bidang sumber daya manusia juga tepat. Sebab, negara tidak dapat maju tanpa sumber daya manusia yang baik. Kebijakan ini disokong oleh peningkatan dana pendidikan hingga Rp 492,5 triliun guna menjamin masyarakat mengenyam pendidikan dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
(Baca: Bansos Mengalir Kencang Jelang Pilpres, Pengawasan Perlu Diperketat)
Lebih lanjut, ia menjelaskan, di bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 123,1 triliun untuk menekan stunting, mengurangi malaria, memberikan Kartu Indonesia Sehat, dan mencegah tuberkulosis.
Namun, ia memastikan kondisi fiskal tetap aman dengan beragam kebijakan populis yang berkelanjutan tersebut. "Ini jadi modal. Berapa kali pun siklus pemilu, you should not worry. Kami populis tapi sustain," ujarnya.
