Wapres JK Dorong Efisiensi Anggaran untuk Peningkatan Belanja Modal
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyorot kecilnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja modal.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih efisien karena penggunaan belanja modal punya dampak besar terhadap masyarakat.
Jusuf Kalla mengungkapkan sebanyak 82% penggunaan APBN sudah teralokasikan untuk pendidikan, kesehatan, bunga utang, bantuan sosial, hingga transfer ke daerah. Sementara belanja modal pemerintah pusat hanya 18%. Padahal, belanja modal memiliki efek berantai yang besar.
"Anggaran pembangunan dari belanja modal itu yang punya multiplier effect, jangan belanja barang yang besar," katanya saat menutup Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (9/5).
Ia menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan anggaran setiap tahun, misalkan anggaran tahun 2010 tercatat sekitar Rp 1.000 triliun, jumlahnya meningkat mencapai Rp 2.500 triliun untuk tahun 2020. Karena anggaran terus meningkat, Jusuf Kalla meminta hasil positif yang sejalan dengan peningkatan tersebut.
(Baca: Strategi Indonesia Jadi Ekonomi Terbesar Ke-5 pada 2045)
Tak hanya soal efisiensi, Jusuf Kalla juga meminta agar pemerintah daerah mampu mengembangkan kemampuan untuk berinovasi dan lebih kreatif agar daerah tersebut menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung oleh pemerintah pusat.
Kemandirian tiap daerah terutama di bidang usaha, ia katakan bakal membuat ekonomi nasional lebih baik. Selain itu, Jusuf Kalla juga meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif lagi memanfaatkan teknologi, sebab peningkatan penggunaan teknologi mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan investasi yang mampu memberikan lapangan pekerjaan, serta memperhatikan betul kualitas pendidikan masyarakat. Pasalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ada di masyarakat, akan mampu menghidupkan potensi berkembangnya teknologi di suatu daerah.
"Kombinasi antara investasi serta ketersediaan tenaga kerja yang ahli dan berpendidikan menjadi sumber utama memajukan suatu wilayah," ungkap Jusuf Kalla.
Secara umum, pemerintah menurut Jusuf Kalla, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dua hal tersebut terus diupayakan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi.
(Baca: Strategi Bappenas Atasi Defisit Transaksi Berjalan dalam Lima Tahun)
Dengan infrastruktur yang lengkap dan bagus, dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, Jusuf Kalla yakin Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, meski unggul dari Vietnam, Kamboja, dan Laos.
Jusuf Kalla pun berujar, bahwa sejatinya Indonesia harus meniru Tiongkok, yang mampu bertransformasi menjadi negara industri dalam waktu singkat, dengan memanfaatkan populasi penduduk yang besar.
Jika tidak mau berubah atau lamban bergerak, maka nasib Indonesia bisa sama dengan Myanmar, yang sempat menjadi hub di Asia Tenggara yang bergeser ke Singapura. Nah, inilah yang menurut Jusuf Kalla harus dihindari.
