Belanja Modal Hanya 53%, Bappenas Ingin Penyerapan Anggaran Lebih Awal
Realisasi belanja modal hingga akhir Oktober 2019 hanya sebesar Rp 100,76 triliun atau 53,21% dari target Rp 189,34 triliun. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perencana Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong percepatan penyerapan anggaran pada tahun depan.
Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo meminta pelaksanaan tender lebih awal pada 2020 mendatang. Sebab, penyerapan belanja pemerintah pada kuartal pertama biasanya rendah.
"Nanti Bappenas dengan Kementerian Keuangan akan mendorong agar penyerapan bisa lebih awal karena distribusi yang kurang merata," kata Bambang saat ditemui di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (20/11).
Pemerintah juga akan mendorong distribusi anggaran yang lebih merata. Sehingga tak ada penumpukan di satu triwulan yang membuat dampak pembangunan tak bisa dirasakan masyakarat.
Dengan cara itu, dia berharap konsumsi masyarakat dapat meningkat. Pasalnya, konsumi masyarakat berkontribusi paling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Apalagi sepanjang 2020 hingga 2024, pemerintah akan mengandalkan belanja modal untuk pertumbuhan ekonomi. Biarpun begitu, pemerintah tetap mengakselerasi investasi, menjaga kinerja ekspor termasuk mengendalikan impor secara tepat.
"Jadi semua sisi memang harus dilakukan, tidak hanya melalui belanja. Belanja juga penting terutama penajamannya," ucap dia.
(Baca: Belanja Modal Baru Capai Setengah, Penyaluran Bansos Hampir Mentok)
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2019 mencapai Rp 1.634 triliun atau 68,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) tercatat paling tinggi mencapai 94,53% dari target, sedangkan belanja modal paling rendah sebesar 53,2%.
Berdasarkan data APBN, realisasi belanja bansos mencapai Rp 91,75 triliun dari alokasi anggaran tahun ini Rp 97,5 triliun. Realisasi tersebut juga naik 32,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan belanja modal tercatat turun sebesar 6,14% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan realisasi belanja modal disebabkan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan di Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan, serta hambatan payung hukum penugasan baru yang baru terbit di pertengahan 2019. Gangguan keamanan juga menghambat pelaksanaan pekerjaan pemerintah di sejumlah daerah seperti di provinsi Papua dan Papua Barat.
Adapun, realisasi belanja modal didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, belanja modal didorong peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Basarnas.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2019 Diprediksi Tertahan 5%)
