Indonesia Akan Bangun 30 Pembangkit Nuklir 35 GW hingga 2060

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun sekitar 30 pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga 2060. Hal ini sesuai dengan target rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang menargetkan terbangunnya pembangkit nuklir berkapasitas total 35 gigawatt (GW).

“Sampai 2060 itu 35 GW, kalau model land base berarti ada sekitar 30 unit lebih untuk PLTN. Jadi kami bilang soal energi terbarukan, nuklir ini salah satu solusi untuk base load,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi dalam  acara Human Capital Summit 2025, Rabu (4/6).

Selain RUKN, pembangunan PLTN juga masuk dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam RUPTL terbaru, akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing pembangkit sebesar 250 megawatt (MW) di dua lokasi, yakni jaringan atau grid Sumatra bagian Selatan dan grid Kalimantan Barat.

“Keputusan Pak Menteri ESDM sudah jelas, dua PLTN ini harus on grid pada 2032 sehingga kami saat ini sedang mengejar target tersebut,” ujarnya.

Eniya menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan RB, dan pihak lainnya untuk persiapan pembentukan nuklir energy program implementation organization atau NEPIO. NEPIO adalah organisasi nasional yang dibentuk untuk mempercepat persiapan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

“Disini tentu saja kami butuh sumber daya manusia yang tahu tentang nuklir, tahu bagaimana mengoperasikannya, tahu masalah keamanan dan bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu itu harus kami prediksi,” ucapnya.

Selain pembentukan NEPIO, pemerintah juga sedang berusaha memenuhi seluruh standar Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebelum membangun PLTN. Standar ini menjadi acuan setelah peristiwa Chernobyl 1986 dan Fukushima terjadi yang membuat standar pembangunan PLTN dinaikkan.

“Standar baru yang harus diterapkan adalah multi disaster risk management. Jadi alau ada tsunami, gempa secara bersamaan harus ada mitigasi tertentu. Setelah ada peristiwa Fukushima, ada standar konsep lebih tinggi lagi yang harus dirujuk oleh semua negara,” katanya.

Dia memastikan Indonesia akan mengacu pada seluruh standar pembentukan PLTN terbaru. Termasuk memastikan peningkatan aspek keamanan, sosialisasi untuk membuat masyarakat menerima keberadaan PLTN serta kebutuhan SDM.

“Kebutuhan SDM ini tidak mudah, persiapannya paling tidak perlu 10 tahun.  Tentang nuklir ini akan kami diskusikan secara masif, memang sudah ada di RUPTL, sehingga kami harus persiapkan ke sana,” ujar Eniya.