Inggris akan Bentuk Ombudsman, Awasi Sektor Air yang Rusak

Ajeng Dwita Ayuningtyas
21 Juli 2025, 10:44
Inggris, ombudsman, air bersih
Vecteezy.com/Yevhen Smyk
Inggris akan membentuk ombudsman untuk mengawasi sektor air yang telah rusak.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Inggris akan membentuk ombudsman untuk mengawasi sektor air yang telah rusak. Ombudsman tersebut diharapkan akan memberi rekomendasi mengenai pengaturan ulang untuk industri di sektor air.

Partai Buruh yang memenangkan pemilihan umum (Pemilu) tahun lalu memerintahkan pemeriksaan terhadap industri air yang diprivatisasi di Inggris dan Wales. Langkah tersebut membutuhkan investasi besar untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah tua dan membendung tumpahan limbah ke sungai dan danau yang merugikan masyarakat.

Mantan Deputi Gubernur Bank of England, Jon Cunliffe, yang memimpin tinjauan tersebut, menjadwalkan publikasi temuannya pada hari Senin (21/7). Indikasinya, ia akan mengusulkan pembubaran Office of Water Services (Ofwat) atau badan regulator keuangan industri air.
 
Sebelum penerbitan temuan tersebut, pemerintah Inggris mengatakan akan membentuk ombudsman air dengan kewenangan hukum untuk membantu pelanggan yang menangani pipa bocor, tagihan yang salah, atau masalah pasokan.
 
"Industri air (sudah) rusak," kata Menteri Lingkungan Hidup Inggris Steve Reed, dalam pidatonya pada hari Minggu (20/7), seperti dikutip dari Reuters.
 
"Laporan akhir hari ini dari Independent Water Commission (Komisi Air Independen) Jon Cunliffe menawarkan solusi untuk memperbaiki sistem regulasi kita yang rusak sehingga kegagalan masa lalu tidak akan pernah terulang," ujar Reed.
 

Rekomendasi Perombakan Regulasi

 
Dalam laporan sementara pada bulan Juni, Cunliffe merekomendasikan perombakan regulasi untuk menurunkan risiko investasi, menggabungkan regulator untuk memberi perusahaan arahan yang lebih jelas, dan aturan baru tentang standar mandi di sungai.
 
Laporan terakhirnya muncul saat Thames Water, perusahaan air terbesar di negara itu, menghadapi denda dan sanksi polusi sebesar 1,4 miliar pound atau Rp 30,6 triliun (kurs Rp 21.910/pound) dalam lima tahun ke depan. Akan tetapi, situasi tersebut berada di ambang kegagalan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah.
 
Dalam pidatonya, Reed, yang berjanji untuk mengurangi separuh polusi limbah pada tahun 2030, diperkirakan akan mengumumkan reformasi  dari regulasi di sektor air.
 
"Kami sedang membangun kemitraan baru di mana perusahaan air, investor, masyarakat, dan pemerintah akan bekerja sama untuk membersihkan sungai, danau, dan laut kita untuk selamanya," ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...