Konservasi Indonesia Hitung Potensi Wisata Raja Ampat Rp 853,6 Miliar per Tahun

Konservasi Indonesia menyambut baik keputusan pemerintah yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat yang melanggar ketentuan lingkungan dan status kawasan geopark. Raja Ampat harus dilindungi karena pariwisata di kawasan tersebut berpotensi menghasilkan Rp 853,6 miliar per tahun.

Victor Nikijuluw, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, mengatakan riset Konservasi Indonesia bersama UNPATTI dan UNIPA pada 2017 menunjukkan Raja Ampat mampu menampung hingga 21.000 wisatawan per tahun tanpa merusak lingkungan.

"Temuan ini menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pilihan nyata untuk menjaga alam sekaligus mendorong ekonomi," ujar Victor, dalam keterangan resmi, Rabu (11/6).

Jika satu wisatawan asing menghabiskan sekitar US$ 1.000 selama satu minggu kunjungannya di Raja Ampat, dengan daya dukung 21.000 wisatawan per tahun, potensi ekonomi dari pariwisata berkelanjutan mencapai US$ 21 juta atau Rp 341,46 miliar per tahun.

“Angka tersebut belum termasuk efek dari perputaran transaksi selama kunjungan turis tersebut. Kami mengestimasikan untuk trickle-down and multiplier effects sektor wisata Raja Ampat ini bisa mencapai US$ 31,5 juta (Rp 512,19 miliar), sehingga total value wisata keseluruhan sangat mungkin untuk mencapai US$ 52,5 juta (Rp 853,6 miliar) per tahun," kata Victor.

Ia mengatakan aktivitas tambang tidak hanya dapat merusak lingkungan, tapi juga bisa membuat masyarakat dan pemerintah daerah kehilangan potensi besar yang dapat menopang ekonomi lokal hingga puluhan tahun ke depan.

Kekayaan Hayati Raja Ampat Tak Tergantikan

Konservasi Indonesia menegaskan, kekayaan hayati dan keunikan ekosistem Raja Ampat tidak dapat tergantikan oleh wilayah manapun di dunia. Langkah pemerintah mencabut 4 IUP perusahaan tambang nikel di Raja Ampat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga warisan alam Indonesia yang tak ternilai, sekaligus memperkuat posisi Raja Ampat sebagai pusat konservasi laut dunia.

Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, mengatakan nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang telah dibangun oleh masyarakat adat di Raja Ampat sejak lama tidak dapat digantikan nilainya. Pasalnya, masyarakat adat Raja Ampat telah lama bekerja sama dengan para mitra pembangunan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dalam mendorong perekonomian.

“Kami menyambut baik keputusan pemerintah untuk mencabut IUP di kawasan Raja Ampat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan kawasan dengan nilai ekologis setinggi Raja Ampat tetap terlindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak," kata Meizani.

Menurutnya, keanekaragaman hayati dan keindahan alam Raja Ampat adalah aset global yang tidak bisa digantikan. Keputusan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus selalu mengorbankan lingkungan, dan bahwa perlindungan alam bisa berjalan seiring dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Meizani menambahkan, pengakuan dunia atas kelestarian alam Raja Ampat dengan status sebagai situs geopark oleh UNESCO, sudah seharusnya menjadi pegangan pemerintah dalam melindungi kawasan ini.

“Setiap kebijakan yang menyangkut Raja Ampat harus berpijak pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan jangka panjang, bukan sekadar kepentingan ekonomi sesaat. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dalam konservasi laut dunia,” ujar Meizani.