Komdigi Kaji Pengguna Harus Beli Internet Premium jika Ingin WhatsApp Call

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menggelar diskusi mengenai potensi mengatur layanan Voice over Internet Protocol alias VoIP seperti WhatsApp Call dan Video Call, Skype, Zoom hingga Google Meet.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Denny Setiawan menegaskan wacana itu masih dalam tahap diskusi awal. Alasan hal ini dikaji yakni mencari titik tengah antara kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi yang mudah dan murah, serta beban operator yang menanggung biaya infrastruktur.

“Operator seluler membangun kapasitas besar, tapi tidak mendapat kontribusi apa pun dari layanan OTT atau over the top. Sementara layanan seperti video call dan streaming butuh bandwidth tinggi,” kata Denny ditemui usai acara Business Forum di Jakarta Selatan, Rabu (16/7). 

Bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi untuk mentransfer data dalam satuan waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik (bps) atau turunannya seperti Mbps atau Gbps.

Kajian itu bertujuan membentuk mekanisme kontribusi dari penyedia layanan OTT alias layanan digital yang disampaikan langsung ke pengguna melalui internet, tanpa melalui jaringan atau kontrol langsung dari operator telekomunikasi tradisional.

Sebab, Denny menilai adanya ketidakseimbangan antara penyedia infrastruktur telekomunikasi dengan penyedia layanan VoIP sebagai OTT. Operator berinvestasi besar untuk menghadirkan jaringan internet ke berbagai daerah, namun WhatsApp dan lainnya tidak berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan tersebut. 

“Tujuannya, agar sama-sama menguntungkan. Saat ini tak ada kontribusi dari teman-teman OTT, yang berdarah-darah membangun investasi itu operator seluler,” ujarnya. 

Komdigi Kaji Internet Premium untuk WhatsApp Call

Salah satu referensi yang digunakan yakni praktik di negara lain seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi. Dikutip dari Frejun, pengguna di kedua negara ini membutuhkan layanan VoIP premium untuk bisa menggunakan WhatsApp Call dan video call.

Layanan VoIP premium itu biasanya dilengkapi dengan fasilitas lain, seperti transkripsi dan perekaman panggilan, integrasi Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) dan Sistem Pelacakan Pelamar (ATS) untuk konsumen bisnis, dan lainnya.

Contoh operator lokal di UEA yang menyediakan layanan VoIP premium seperti Etisalat atau DU.

Menurut Otoritas Regulasi Telekomunikasi UEA atau TDRA, panggilan suara dan video WhatsApp dilarang karena alasan regulasi dan keamanan. Sistem WhatsApp yang terenkripsi end to end membuat Pemerintah UEA khawatir adanya potensi penyalahgunaan saluran komunikasi ini untuk kegiatan melanggar hukum, termasuk kriminal dan teroris.

TDRA adalah badan hukum yang bertanggung jawab mengatur sektor telekomunikasi dan transformasi digital entitas pemerintah di UEA.

Denny mengatakan, jika pembatasan layanan dasar telekomunikasi di WhatsApp dan lainnya tidak memungkinkan, pemerintah akan menerapkan kewajiban Quality of Service (QoS) bagi OTT, untuk meningkatkan layanan. 

Quality of Service adalah seperangkat teknologi dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola lalu lintas data dalam jaringan komputer, memastikan pengiriman data yang efisien dan andal, serta memprioritaskan jenis data tertentu.

QoS dapat menjaga kinerja aplikasi penting, seperti panggilan video atau streaming, dengan mengurangi masalah seperti packet loss, latency, dan jitter, bahkan saat jaringan sedang sibuk. Dengan begitu, bandwidth yang dibutuhkan lebih efisien.

Operator Seluler Dukung Kajian Internet Premium untuk WhatsApp Call

Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI Marwan O. Baasir menilai sudah saatnya ada model bisnis yang lebih adil antara OTT dan operator seluler.

Ia mencontohkan layanan gratis seperti WhatsApp call sering kali tidak menjamin kualitas, dan pengguna tidak memiliki ruang protes saat gangguan terjadi.

“Kalau berbayar, pengguna bisa mendapatkan kualitas layanan yang dijamin dan ada kejelasan kalau terjadi gangguan. OTT juga perlu ikut bertanggung jawab,” ujar Marwan.

Ia menambahkan, model bisnis seperti paket kuota khusus bisa menjadi salah satu solusi. “Nanti bisa dalam bentuk tarif langsung atau bagian dari kuota. Tapi yang penting kualitas layanan harus ada,” katanya.