Demo Ojol 17 Juli Minta Potongan Tetap 20%, Aksi Hari Ini Justru Tuntut Jadi 10%
Membuat ringkasan dengan AI Puluhan ribu pengemudi ojek online akan menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini (21/7) pukul 13.00 WIB, salah satunya meminta potongan aplikator turun dari 20% menjadi 10%. Tuntutan ini berbeda dengan demo ojol pada 17 Juli.
Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua alias Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono memperkirakan ada 50 ribu pengemudi ojol yang ikut demo pada hari ini (21/7).
"Ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi ojek online dan kurir online atas tidak tegas dan tidak responsifnya Kementerian Perhubungan dan Menteri Perhubungan yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut," kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia , Minggu (20/7).
Peserta 'Aksi 217 Istana' itu di antaranya para korban aplikator meliputi pengemudi taksi online, ojol, kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok usaha UMKM.
"Semua kelompok ini akan bersatu pada Aksi 217, jadi tidak hanya pengemudi online yang akan turun ke jalan melakukan aksi kepung Istana Presiden pada Senin, 21 Juli," kata Igun
Nantinya, ada imbauan pada peserta untuk mematikan aplikasi atau offbid massal semua aplikasi.
Aksi demo ojol pada hari ini (21/7) untuk menyampaikan lima tuntutan, di antaranya:
- Mendorong adanya UU Transportasi Online atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
- Kemenhub menurunkan potongan aplikator atas layanan pengantaran orang dari 20% menjadi 10%.
- Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi mengeluarkan aturan tarif pengantaran makanan dan barang.
- Pemerintah mengaudit aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim dan inDrive.
- Menghapus program aplikator seperti hemat, promo, member, aceng, slot, dan double order.
Selain di depan Istana Merdeka, demo ojol akan dilakukan di sekitar gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan.
Igun mengatakan aksi demo ojol akan terus dilakukan hingga akhir tahun apabila pemerintah tidak menanggapi tuntutan peserta aksi.
"Selama Menteri Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto tidak menanggapi tuntutan kami, maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara," katanya.
Demo Ojol 17 Juli Sebut Banyak Aksi yang Dipolitisasi
Demo ojol pada 17 Juli mengutarakan tuntutan yang berbeda dengan aksi pada hari ini (21/7). Pengemudi ojol yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat atau URC Bergerak ini mengajukan tiga tuntutan.
Pertama, menolak penurunan potongan yang diambil aplikator atas layanan pengantaran orang, dari saat ini 20% menjadi 10%.
Jenderal Lapangan URC Bergerak Achsanul Solihin menyampaikan pengemudi ojol tidak mempersoalkan potongan aplikator 20% atas layanan pengantaran orang, sepanjang digunakan untuk kepentingan driver.
"Teman-teman maunya pilih yang 10%. Padahal, potongan 20% ini ada efek dominonya. Untuk promosi ke konsumen supaya order berlimpah. Ini yang belum dipahami oleh teman-teman di lapangan,” kata Jenderal Lapangan URC Bergerak Achsanul Solihin saat orasi di Jakarta, Kamis (17/7).
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, potongan aplikator atas layanan pengantaran orang maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.
Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:
- Asuransi keselamatan tambahan
- Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
- Dukungan pusat informasi
- Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
- Bantuan lainnya dalam situasi tertentu
Akan tetapi, koordinator demo ojol yang mewakili Jakarta Selatan berharap ada transparansi dari aplikator terkait penggunaan potongan tambahan 5% itu.
Kedua, menolak perubahan status pengemudi taksi online dan ojol sebagai buruh atau pekerja. Menurut URC Bergerak, status mitra membuat mereka bekerja lebih fleksibel dan mandiri.
Salah satu pengemudi ojol yang mengikuti demo pun khawatir ada persyaratan, jika status mereka menjadi karyawan. Jika ketentuan ini diterapkan, ia was-was hanya sedikit driver yang akan direkrut perusahaan.
Terakhir, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu yang mengatur tentang ojol. Hal ini agar pengemudi ojek online memiliki payung hukum yang jelas dan melindungi mereka dari kebijakan yang tumpang tindih antar-lembaga.
Massa pengemudi ojol berkumpul di Lapangan Banteng pukul 12.00 WIB. Mereka kemudian bergerak menuju kawasan Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi mulai pukul 13.00 WIB. Kerumunan pengemudi ojol yang berdemo berkumpul memanjang, sehingga kendaraan masih bisa melintas.
Koordinator demo ojol pada 17 Juli juga menyerukan banyaknya aksi mengatasnamakan ojek online yang dipolitisasi dan tidak mewakili kepentingan para pengemudi yang sesungguhnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
