Ada 2 Demo Ojol: Garda Minta Potongan Turun Jadi 10%, URC Ingin Tetap 20%

Akan ada dua demo ojol di Jakarta dalam dua minggu ini, yakni 17 Juli dan 21 Juli. Unjuk rasa pada 21 Juli, meminta potongan aplikator atas layanan pengantaran orang diturunkan dari 20% menjadi 10%. Sementara demo hari ini (17/7) ingin angka komisi tetap.

Demo ojol pada hari ini (17/7) tergabung dalam Unit Reaksi Cepat atau URC Bergerak. Ratusan pengemudi ojek online ini berunjuk rasa di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, menolak penurunan potongan yang diambil aplikator atas layanan pengantaran orang, dari saat ini 20% menjadi 10%.

“Teman-teman maunya pilih yang 10%. Padahal, potongan 20% ini ada efek dominonya. Untuk promosi ke konsumen supaya order berlimpah. Ini yang belum dipahami oleh teman-teman di lapangan,” kata Jenderal Lapangan URC Bergerak Achsanul Solihin saat orasi di Jakarta, Kamis (17/7).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, potongan aplikator atas layanan pengantaran orang maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Akan tetapi, koordinator demo ojol yang mewakili Jakarta Selatan berharap ada transparansi dari aplikator terkait penggunaan potongan tambahan 5% itu.

Kedua, menolak perubahan status pengemudi taksi online dan ojol sebagai buruh atau pekerja. Menurut URC Bergerak, status mitra membuat mereka bekerja lebih fleksibel dan mandiri.

Salah satu pengemudi ojol yang mengikuti demo pun khawatir ada persyaratan, jika status mereka menjadi karyawan. Jika ketentuan ini diterapkan, ia was-was hanya sedikit driver yang akan direkrut perusahaan.

Terakhir, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perppu yang mengatur tentang ojol. Hal ini agar pengemudi ojek online memiliki payung hukum yang jelas dan melindungi mereka dari kebijakan yang tumpang tindih antar-lembaga.

Massa pengemudi ojol berkumpul di Lapangan Banteng pukul 12.00 WIB. Mereka kemudian bergerak menuju kawasan Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi mulai pukul 13.00 WIB. Kerumunan pengemudi ojol yang berdemo berkumpul memanjang, sehingga kendaraan masih bisa melintas .

Ojol Akan Demo 21 Juli, Tuntut Potongan 10%

Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda mengatakan akan menggelar aksi demo di Istana Presiden pada 21 Juli. Ketua Umum Garda Raden Igun Wicaksono memperkirakan ada 5.000 pengemudi taksi online dan ojol yang mengikuti unjuk rasa ini.

Aliansi yang bergabung dalam demo ojol 21 Juli yakni Garda Indonesia, Komando Relawan Satu Aspal, Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Tekab Indonesia, Korban Aplikator, Komunitas Under Mainstream (KUMAN), PMO, PDOI, dan Baraya Siliwangi Bersatu.

Tuntutan Aksi 217 Garda di antaranya:

1. Negara menghadirkan UU Transportasi Online atau Perppu
2. Biaya sewa aplikasi 10%
3. Regulasi tarif antar makanan dan barang
4. Audit investigatif perusahaan aplikasi transportasi online
5. Menghapus program hemat, promo, member, Aceng, slot, double order, dan lainnya

Demo pada 17 Juli menolak potongan atas layanan pengantaran orang turun, sementara unjuk rasa pada 21 Juli mendorong agar komisi yang diambil aplikator dipangkas dari 20% menjadi 10%.