Daftar Tuntutan Ojol yang Demo Hari Ini: Merger Grab – Gojek, Potongan Aplikator

Lebih dari 25 ribu pengemudi taksi online dan ojol akan mematikan aplikasi alias offbid dan berdemo di berbagai lokasi di Jawa dan Sumatra hari ini (20/5). Mereka menuntut beberapa hal, termasuk penurunan potongan aplikator, serta menolak merger antara Grab dan GoTo Gojek sebagai kabar beredar selama ini.

Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia atau Garda Raden Igun Wicaksono menyampaikan offbid untuk layanan pengantaran penumpang, pesan-antar makanan maupun pengiriman barang akan dilakukan seharian penuh pada 20 Mei.

Daftar tuntutan para pengemudi taksi online dan ojek online di antaranya:

1. Komisi V DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat alias RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
2. Potongan aplikator diturunkan dari 15% + 5% saat ini menjadi 10%
3. Merevisi tarif penumpang dengan menghapus program seperti aceng, slot, Grab hemat hingga akun ojol prioritas
4. Menetapkan tarif pengantaran barang dan makanan dengan melibatkan asosiasi pengemudi ojol, regulator, dan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
5. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandh memberikan sanksi tegas kepada perusajaan aplikasi yang melanggar Permenhub PM Nomor 12 tahun 2019, Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022.

Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022 terkait potongan biaya aplikasi maksimal 15% dan tambahan 5%. Akan tetapi, asosiasi mendapati komisi mencapai 50%, karena adanya program seperti slot dan argo goceng alias aceng.

Meski demikian, Katadata.co.id mencatat aceng merupakan program untuk pengantaran barang atau makanan. Hal ini diatur oleh Komdigi alias Kementerian Komunikasi dan Digital.

Komdigi baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Pasal 45 ayat (4) mengatur program diskon hanya dapat diberlakukan paling lama tiga hari dalam sebulan.

Biaya kurir setelah dikurangi diskon tidak boleh di bawah biaya pokok layanan, yang meliputi berbagai komponen seperti biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta biaya yang muncul dari kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, maupun kerja sama dengan pelaku usaha atau individu.

Hal itu disampaikan lantaran penghasilan pengemudi ojol dan taksi online dinilai tergerus oleh potongan aplikator yang tinggi. Di satu sisi, kondisi kerja disebut belum layak sebagaimana terlihat pada Databoks di bawah ini:

Sementara itu, tuntutan yang disampaikan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia alias SPAI sebagai berikut:

1. Menghapus sistem kemitraan. Menetapkan pengemudi ojol, taksi online, dan kurir sebagai pekerja tetap
2. Menghapus skema GrabBike Hemat, slot, aceng di Gojek, skema hub di ShopeeFood, serta skema prioritas di Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya
3. Pemerintah wajib menetapkan besaran tarif pengantaran barang dan makanan, tidak diserahkan ke aplikator serta transparansi dalam perhitungan tarif. Dalam hal ini, layanan pos diatur oleh Komdigi.
4. Menghapus potongan aplikator yang menurunkan pendapatan pengemudi
5. Menolak sanksi suspend dan putus mitra yang sewenang-wenang, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan efektif dengan melibatkan serikat pekerja
6. Menolak merger Grab dengan GoTo Gojek Tokopedia yang akan mengarah pada monopoli dan berdampak buruk bagi pengemudi
7. Pemenuhan kondisi kerja layak, pendapatan manusiawi, jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta hak-hak maternitas pengemudi perempuan dan disabilitas dalam ketenagakerjaan
8. Perusahaan platform wajib menyediakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi pengemudi seperti shelter, jaket, helm, tas serta biaya operasional seperti bensin, pulsa, paket data, parkir, servis kendaraan dan lainnya
9. Segera mengesahkan payung hukum perlindungan pengemudi ojol, taksol, kurir dalam RUU Ketenagakerjaan

Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan program seperti aceng dan slot membuat potongan aplikator bisa mencapai 70%. Ia mencontohkan, pengemudi hanya menerima Rp 5.200 dari tarif pengantaran makanan Rp 18.000 yang dibayar pelanggan. “Hal ini melanggar aturan pemerintah maksimal 20%,” kata Lily dalam keterangan pers, Senin (19/5).