Sekjen Jelaskan Alasan Situs DPR Kerap Tak Bisa Diakses: Banyak Serangan Siber

Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni kerap tak dapat diakses sehingga diprotes masyarakat serta anggota dewan sendiri. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, laman DPR sulit diakses karena maraknya serangan siber.

Indra mengatakan DPR menggandeng Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk mendeteksi serangan siber itu. Ia bahkan mengatakan serangan yang terjadi berjumlah ribuan.

"Jadi sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali webiste DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan itu. Itu di-hack, itu banyak sekali," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Indra mengatakan, ketika terjadi serangan yang diklaimnya pada tingkat tinggi, maka mematikan server menjadi pilihannya. "Kalau tidak dimatikan, serangan itu berhasil masuk ke dalam dan akan merusak semua sistem kami," kata dia.

Indra mengatakan, keputusan mematikan website tersebut merupakan hasil konsultasi dengan lebaga-lembaga lain yang kompeten dalam hal tsrsebut. "Biasanya mereka yang merekomendasikan 'ini tolong sekretrariat jenderal ini di-shut down dulu karena serangannya terlalu banyak," kata dia.

Indra mengklaim, mematikan sistem website diperlukan untuk memastikan keamanan sistem. Apalagi menurutnya banyak peretas yang mencoba menerobos masuk ke dalam sistem laman DPR.

Masyarakat kerap mempermasalahkan tak bisa diaksesnya laman resmi DPR. Keluhan itu juga disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman.

Lewat unggahan di akun instagram pribadinya, @habiburokhmanjkttimur, ia mengeluhkan tak dapat diaksesnya situs resmi DPR. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengunggah tangkapan layar situs dpr.go.id yang tak dapat diakses dengan keterangan 'under maintenance, page not found'.

"Masyarakat sangat perlu update pembahasan RUU KUHAP. Tolong segera diperbaiki, Pak. Ini penting banget untuk transparansi kerja Komisi III," tulis Habiburokhman dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (16/7).

Sehari setelahnya, situs DPR sudah kembali dapat diakses, namun draf RUU KUHAP tak dapat ditemukan. Habiburokhman kembali mempertanyakan hal itu lewat akun Instagram-nya.

Dalam unggahannya itu, Habiburokhman menampilkan tangkapan layar pemberitaan salah satu media nasional yang menyatakan draf RUU KUHAP tak dapat ditemukan di situs DPR.

"Yth Pak Sekjen @dpr_ri yang baik, ini ada apa lagi? Bukankah Draft RUU KUHAP sudah sejak lama kami minta diunggah di website DPR?" tulis Habiburokhman.

Ia juga meminta agar dokumen File DIM Batang Tubuh RUU KUHAP yang telah rapih untuk diunggah sejak 12 Juli 2025 pekan lalu. "Jangan sampai kami sudah semaksimal mungkin mau transparan, malah website bobrok. Tolong juga jelaskan masalahnya apa ke publik," kata Habiburokhman.