Kementerian ATR Minta Tambahan Dana Rp 3,6 T, Salah Satunya untuk Gaji Pegawai

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 kepada Komisi II DPR RI sebanyak Rp 3,63 triliun. Berdasarkan paparan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pada 2026 kementeriannya mendapatkan pagu indikatif sebanyak Rp 7,78 triliun.

“Kami untuk tahun depan kalau ingin optimal masih membutuhkan usulan tambahan biaya Rp 3,63 triliun,” kata Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (9/7).

Dia menyebut tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk beberapa hal, pertama untuk belanja pegawai mencapai Rp 1,75 triliun. Jumlah tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan bagi 1.324 orang CPNS yang akan diangkat, dan 12.513 orang tenaga honorer yang diangkat sebagai tenaga P3K.

Kedua,  tambahan anggaran juga dialokasikan untuk program penataan ruang yang memerlukan tambahan dana Rp 33,94 miliar. Ketiga, tambahan anggaran ditujukan untuk mendukung program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebanyak Rp 1,83 triliun.

Program yang dimaksud adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). “Untuk tambahan PTSL, karena tahun ini program ini terkena efisiensi maka supaya percepatan,” ujarnya.

Ditemui setelah rapat, Nusron mengatakan bahwa tahun depan pihaknya menargetkan tambahan jumlah PTSL mencapai 4 juta bidang. Target ini ditetapkan untuk mengejar ketertinggalan, karena program ini terkena efisiensi anggaran pada tahun ini.

“Supaya target 2028-2029 nanti semua di Indonesia sudah terdaftar PTSL dan terpetakan,” kata dia.

Nusron menjelaskan berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tanggal 15 Mei Tahun 2025, pagu indikatif Kementerian, ATR, BPN sebesar Rp 7,7 triliun.

Nilai tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp 4,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,92 triliun, pinjaman luar negeri Rp 1,09 triliun.