Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Laptop

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (23/6) pagi. Nadiem diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019–2022.

Berdasarkan pantauan Katadata di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Nadiem yang didampingi kuasa hukumnya tiba sekitar pukul 09.10 WIB.

Nadiem yang menggunakan pakaian berwarna krim terlihat menjinjing sebuah tas berwarna hitam. Di hadapan awak media, ia tak banyak bicara dan hanya melontarkan salam selamat pagi.

Jadwal pemeriksaan Nadiem ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, pada Jumat (20/6) lalu.

"Penyidik sudah menjadwalkan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025," katanya.

Harli menyebut, Nadiem selaku mantan Mendikbudristek, akan ditanyai peran serta pengetahuannya terkait pengadaan laptop tersebut.

Kejagung saat ini tengah mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada 2020.

“Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada sistem operasi atau operating system (OS) Chrome,” kata Harli di Jakarta, Senin (26/5).

Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan lantaran pada 2019, telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.

“Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa itu berbasis internet, sedangkan di Indonesia internetnya itu belum semua sama,” kata Harli di Jakarta, Senin (26/5).

Dari pengalaman tersebut, tim teknis merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian ini dengan studi baru yang merekomendasikan penggunaan OS Chrome.

Dari sisi anggaran, Kapuspenkum mengatakan bahwa pengadaan itu menghabiskan Rp 9,98 triliun. Dana ini terdiri dari Rp 3,58 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp 6,4 triliun dana alokasi khusus (DAK). Jampidsus pun menaikkan status perkara tersebut dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan pada 20 Mei 2025 usai ditemukan indikasi tersebut.