Ombudsman Beri Peringatan Dini Empat Komoditas Impor di Tahun Politik
Lembaga pengawas publik Ombudsman RI memperingatkan pemerintah soal impor empat komoditas pangan, yakni beras, gula, garam, dan jagung. Peringatan dini ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi oleh pihak yang berwenang, terutama pada momentum dimana marak aktivitas politik seperti sekarang.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan peringatan dini dimaksudkan agar pemerintah tidak lalai dan tetap melakukan pengawasan terhadap impor komoditas pangan. Apalagi tahun politik menurutnya, bisa membuat semua pihak lebih berkonsentrasi pada hal-hal lain.
"Pertimbangannya agar (pemerintah) tidak lalai. Karena tahun politik biasanya semua sibuk sehingga khawatir ada maladministrasi misalnya," kata Alamsyah saat pemaparan di kantornya, Jakarta, Senin (4/2).
(Baca: Ungkap Alasan Impor Jagung, Darmin: Produksi Meleset dan Harga Tinggi)
Alamsyah mengatakan pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat ada kecenderungan harga beras naik. Hal ini kemudian direspons pemerintah dengan mengimpor beras dengan total volume 4,7 juta ton sepanjang 2015-2018 sehingga harga berhasil dikendalikan.
Namun dia mengingatkan harga beras relatif kembali meningkat pada 2018 lalu. Penyebabnya, stok beras Bulog meningkat satu juta ton pasca penyaluran beras sejahtera (rastra) turun hingga 53% akibat perluasan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini membuat para penerima manfaat membeli langsung beras ke pasar dan toko yang ditunjuk.
Dengan posisi stok beras Bulog sebesar 2,1 juta ton di gudang, Ombudsman menilai pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan impor kecuali ada krisis.
Namun demikian ia juga meminta pemerintah waspada, seiring dengan transformasi rastra ke BPNT yang ditargetkan naik mencapai 80% tahun ini serta wacana Bulog mengekspor beras. Caranya dengan menyusun kerangka kebijakan sisa cadangan untuk perbaikan manajemen sebelum mengekspor beras.
"Selain itu pemerintah juga harus mengutamakan pemanfaatan stok berkualitas agar operasi pasar efektif atasi kenaikan harga karena penerapan BPNT 80%," kata dia.
Sedangkan untuk komoditas gula, Alamsyah menyoroti ketepatan impor gula yang dilakukan pemerintah mengganggu produksi gula petani. Meskipun impor gula 17,2 juta ton dilakukan karena produksi gula petani belum mampu mengejar standar industri makanan dan minuman. Rembesan gula impor, dikhawatirkan bisa menurunkan harga gula petani.
Oleh sebab itu untuk mengantisipasi perkembangan dalam tiga bulan maka Ombudsman menyarankan pemerintah memperketat verifikasi kebutuhan dan stok gula impor untuk industri, menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional, dan mengevaluasi Standar Nasional Indonesia (SNI) gula petani.
(Baca: Cegah Rembesan Gula Rafinasi, Industri Usul Penggunaan Sistem Barcode)
"Dilihat dengan cermat, jangan sampai industri yang bisa menggunakan gula petani malah pakai impor. Kuncinya ada di Kementerian Perindustrian," ujarnya.
Untuk komoditas garam, Alamsyah melihat adanya kenaikan harga tahun 2017 direspons dengan maladministrasi impor pada 2018. Beberapa catatan Ombudsman adalah impor 3,7 juta ton garam tidak menggunakan validasi data Badan Pusat Statistik (BPS) dan tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Setali tiga uang dengan pengaturan impor komoditas gula, Ombudsman juga meminta pemerintah memperketat verifikasi kebutuhan garam impor industri, mempercepat perhitungan stok garam lokal, dan menetapkan hasil perhitungan neraca garam.
Lain halnya dengan Jagung, Ombudsman justru menilai pemerintah perlu membuka keran impor guna menekan harga unggas di pasar. Namun impor, tetap harus disertai dengan kuota. Jika tidak, hal tersebut akan berbahaya bagi pasokan dalam negeri.
Alamsyah juga menjelaskan polemik soal impor jagung dimulai ketika pemerintah memutuskan membatasi impor hanya 1,3 juta ton pada 2016 karena melindungi petani. Pembatasan impor membuat peternak mencari pakan lainnya yakni gandum. Namun, pada 2018 harga gandum dunia meningkat. Maka pada tahun ini impor jagung kembali dibuka.
Oleh sebab itu, Ombudsman meminta pemerintah sepanjang tiga bulan mendatang memperketat proses verifikasi impor jagung. Selain itu manajemen stok juga diperlukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan.
"Sambil impor berjalan, pemerintah harus mengidentifikasi kebutuhan jagung yang riil," kata dia.
Sebagai catatan, impor jagung untuk pakan ternak untuk periode 2015-2018 sebesar 5,7 juta ton. Angka itu turun dari periode 2010-2014 yang mencapai 12,9 juta ton.
Impor pangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) seelumnya juga sempat menuai sorotan Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Indonesia disebut sebagai negara pengimpor gula terbesar dunia periode 2017-2018 dengan volume sebesar 4,45 juta ton, berdasarkan data Statista.
(Baca: Faisal Basri Soroti Impor Pangan & Baja Penyebab Defisit Neraca Dagang)
Selain Indonesia, Statista mencatat Tiongkok sebagai negara pengimpor gula terbesar kedua dengan volume 4,2 juta ton diikuti Amerika Serikat di posisi ketiga dengan volume impor 3,11 juta ton.
Adapun tujuh negara lain yang juga tercatat sebagai pengimpor gula terbesar dunia versi Statista rata-rata memiliki volume impor di bawah 3 juta ton. Ketujuh negara itu adalah Uni Emirate Arab, Bangladesh, Algeria, Malaysia, Nigeria, Korea Selatan, dan Arab Saudi.
Dengan besarnya volume gula Indonesia, Faisal pun minta pemerintah mewaspadai praktik pemburu rente yang dikhawatirkan dapat memperburuk defisit neraca perdagangan. "Praktik rente yang gila-gilaan seperti ini berkontribusi memperburuk defisit neraca perdagangan," cuitnya di Twitter, Rabu (9/1).
Disparitas harga gula internasional dengan harga produksi domestik dinilai juga bisa memberi celah beroperasinya para pemburu rente serta berpotensi menciptakan praktik korupsi.
(Baca: Manis Impor Gula Menjelang Pemilu)
Faisal mengatakan rata-rata harga gula mentah internasional sebesar Rp 4 ribu per kilogram, jauh lebih murah daripada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula yang mencapai Rp 9.700 per kilogram. "Disparitas ini merupakan penyebab praktik rente," kata dia di Jakarta, Senin (14/1).
Menurutnya, keputusan impor gula oleh pemerintah merupakan solusi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilisasi harga. Namun, pemerintah tidak menyediakan solusi jangka panjang untuk pemenuhan kebutuhan dari produk domestik.
