Menteri Tjahyo Ingatkan Kepala Daerah untuk Cuti ketika Berkampanye
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah yang ikut berkampanye mendukung calon presiden (capres) harus mengajukan cuti. Sebab, mereka mengemban jabatan publik sekaligus politis.
Ketentuan itu juga berlaku bagi pejabat pemerintah seperti dirinya. “Kepala daerah juga, kalau bukan hari Sabtu-Minggu harus izin lewat Gubernur atau Mendagri. Saya juga harus izin ke Mensesneg kalau mau kampanye,” kata Tjahyo usai menjadi pembicara di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Selasa (2/4).
(Baca: Jokowi Kampanye di Palembang, Prabowo Pertebal Suara di Sumbar)
Dia juga mengimbau kepala daerah yang ikut kampanye tidak melibatkan pegawainya, mobil dinas, ataupun pengawal. Sebab, itu semua merupakan aset daerah, sehingga mesti dipisahkan peruntukannya dari kegiatan politik.
Tjahyo juga menegaskan akan netralitas kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) dan harus menjaga diri sesuai aturan. Dia pun mengajak kepala daerah untuk bersama-sama memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama saat masa-masa kampanye seperti saat ini.
Pemilihan umum serentak akan digelar 17 April 2019. Pertama melaksanakan pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, dan DPD. Pada waktu bersamaan juga memilih presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pemilihan presiden diikuti Joko Widodo-Ma'ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
Para Menteri Ramai-ramai Ajukan Cuti Kampanye
Sejak kampanye terbuka Pilpres 2019 digelar Minggu, 24 Maret 2019, beberapa menteri kabinet kerja mengajukan cuti untuk bergiliran mengikuti kampanye. Beberapa menteri yang menjadi juru kampanye nasional di antaranya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Kemudian, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
(Baca: Gelar Kampanye Terbuka, Jokowi ke Papua, Prabowo Pilih ke Jawa Tengah)
Menurut Sekretari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, para menteri bersama para relawan bakal disebar ke beberapa provinsi, terutama untuk jadwal di hari sabtu dan minggu. “Karena ada 17 provinsi kampanye serentak. Jadi, paling tidak, diperlukan minimum 17 juru kampanye di tingkat nasional pada saat bersamaan,” kata Hasto.
