RI Kalah dari Negara ASEAN, Jokowi Janji Genjot Ekspor dan Investasi
Presiden Joko Widodo mengatakan bakal memprioritaskan dunia usaha untuk lima tahun ke depan dengan mendorong ekspor dan investasi. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6).
Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Ada pula Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Ari Dwipayana dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika.
Dari sisi pengusaha, terlihat Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah. “Pada pertemuan sehabis lebaran ini yang kami undang adalah swasta lebih dahulu, dunia usaha, karena kami ingin ini menjadi sebuah prioritas dunia usaha,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta bantuan para pengusaha untuk mendorong ekspor dan investasi sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Menurut dia, nilai ekspor dan investasi Indonesia saat ini kalah dari sejumlah negara-negara di Asia Tenggaran seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
(Baca: Potensi Pasar Ekspor Baru RI, dari Afrika hingga Amerika Latin)
Yang juga perlu diwaspadai, jangan sampai nilai ekspor dan investasi Indonesia tersalip oleh Kamboja dan Laos. “Kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi sebuah modal besar ke depan,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menilai peningkatan ekspor dan investasi dapat mengatasi defisit neraca perdagangan saat ini. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan neraca dagang Indonesia pada April 2019 defisit US$ 2,5 miliar atau setara Rp 36 triliun.
Angka ini merupakan yang terdalam sepanjang sejarah seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Merosotnya kinerja ekspor serta meningkatnya impor membuat defisit neraca perdagangan kembali di atas US$ 2 miliar dalam lima bulan terakhir.
Jokowi menilai defisit neraca dagang tersebut dapat diatasi jika pemerintah dan dunia usaha bekerja sama dalam mendorong ekspor dan investasi. “Ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya, tetapi memang ada regulasi, beberapa undang-undang yang akan kami revisi,” ujarnya.
(Baca: Ekonomi Melambat, Analis Nilai Defisit Dagang Harus Segera Diperbaiki )
Jokowi lantas meminta masukan dari para pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan Hippindo. Permintaan ini serupa dengan yang disampaikannnya ketika bertemu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Rabu (12/6).
Masukan tersebut, kata Jokowi, haruslah yang jelas dan bisa segera diimplementasikan. “Sehingga terobosan-terobosan yang ingin kami lakukan itu betul-betul memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita, baik dari sisi regulasi dan revisi undang-undang,” kata Jokowi.
