Peneliti Universitas Harvard: Kebakaran Hutan RI Ancam 36 Ribu Orang
Peneliti Harvard University Tianjia Liu mencatat potensi kematian dini akibat kebakaran hutan dapat mencapai 36 ribu jiwa per tahun. Potensi kematian tersebut terjadi pada 2020-2029 bila kebakaran hutan dan lahan tidak diatasi.
"Ini dampak dari aktivitas kebakaran di Indonesia yang menghasilan asap esktrem dan besar," kata dia pada diskusi Ongkos Kesehatan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Gambut oleh Katadata Forum di Jakarta, Selasa (13/8).
Menurutnya, kebakaran hutan tersebut dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Sebab, kebakaran hutan menghasilkan partikel-partikel kecil yang dikelompokkan sebagai particulate matter (PM) 2,5 mikrometer. Partikel tersebut dapat meningkatkan gangguan paru-paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), penyakit jantung, hingga kematian dini.
(Baca: Restorasi Gambut Kunci Tekan Dampak Kebakaran Hutan)
Ia menambahkan, luas lahan gambut di Indonesia hanya mencapai 9% namun menyumbang emisi kebakaran hampir 2/3 dari keseluruhan emisi lahan.
Oleh karena itu, ia mengatakan pentingnya konsistensi kebijakan dalam mencegah kebakaran hutan. "Tanpa kebijakan konsisten, akan menjadi bencana," ujarnya.
Selain itu, ia menilai restorasi lahan gambut dapat menjadi solusi kebakaran lahan. Dengan restorasi lahan gambut, jumlah penduduk yang terbebani asap dapat berkurang hingga 60-67%.
Selain itu, penerapan strategi komprehensif dapat mengurangi kebakaran di lahan gambut hingga 65% di Indonesia. Selain itu, upaya tersebut dapat mengurangi kematian dini di Malaysia sebesar 73% dan di Singapura sebesar 70%.
(Baca: Kebakaran Hutan di Indonesia Berpotensi Memicu Kematian di Tiga Negara)
Sementara itu, Deputi Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut Budi Wardhana mengatakan kejadian kebakaran hutan dan lahan menjadi unik di Indonesia. Sebab, kebakaran tersebut selalu terjadi secara berulang.
Oleh karena itu, ia menilai perlunya kesadaran dari seluruh pihak. "Perlu kerja sama dan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat harus berhati-hati dalam membuka lahan baru, terutama dengan cara membakar. Ia berharap, masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan, meskipun cara tersebut lebih murah dibandingkan dengan pembukaan lahan menggunakan alat.
Ia pun mengatakan, lahan gambut terdiri dari 90% air serta 10% bio massa. "Kalau bio massa ini kering, akan menjadi calon lahan terbakar," ujarnya.
Dari sisi pemerintah, penerapan kebijakan satu peta perlu diterapkan agar tidak menjadi tumpang tindih perizinan. Sebab, saat ini masih terjadi pelemparan tanggung jawab terkait pemeliharaaan lingkungan.
(Baca: Saat Kunjungan Jokowi, BMKG Bantah Asap Kebakaran Hutan Masuk Malaysia)
