Rusuh Manokwari, DPR Minta Aparat Perketat Penjagaan Aset Freeport
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo meminta aparat memperketat pengamanan di objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat mengantisipasi kerusuhan yang melanda Kota Manokwari, Papua Barat. Salah satu lokasi penting yang menurutnya perlu dijaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah PT. Freeport Indonesia serta kantor-kantor pemerintahan.
Jelang siang tadi, massa memblokade jalan serta membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat. Bambang Meminta masyarakat Papua tidak melanjutkan aksi anarkis dan terprovokasi informasi yang tak jelas asalnya.
“Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri menjaga instansi penting seperti kantor gubernur, kantor walikota, PT. Freeport Indonesia, dan lain-lain,” kata politisi yang akrab dipanggil Bamsoet tersebut dilansir dari Antara, Senin (19/8). Tambang Grasberg yang dikelola PT. Freeport berada di Kabupaten Mimika, Papua.
(Baca: Kronologi Rusuh di Manokwari versi Polisi, Diawali Insiden di Surabaya)
Dia meminta pemerintah daerah Papua Barat lewat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Bersama TNI dan Polri memberi penjelasan kepada masyarakat. Politisi Partai Golkar itu juga meminta intelijen aktif memberikan informasi agar kejadian rusuh tak terulang lagi.
“Penting untuk memberikan ketenteraman dan ketenangan kepada masyarakat Manokwari,” ujar dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers telah menginstruksikan aparat mengusut secara tuntas dalang peristiwa di Surabaya serta Manokwari. Pemerintah juga menjamin TNI dan Polri melakukan tindakan yang persuasif kepada masyarakat.
“Akan kami usut secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini,” kata Wiranto di Jakarta, Senin (19/8).
Wiranto menyesalkan insiden berkembang yang saat ini dikaitkan dengan pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur. "Disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa," kata dia.
Kejadian bermula dari polemik soal bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua, Surabaya pada hari Jumat (16/8) lalu. Berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) mengepung asrama di Jl. Kalasan itu karena adanya informasi rusaknya bendera Merah Putih di asrama tersebut.
(Baca: Khofifah Minta Maaf, Penyerangan Mahasiswa Papua Tak Mewakili Jatim)
Gambar rusaknya bendera lalu beredar ke masyarakat lewat Whatsapp yang kemudian memicu pengepungan di asrama pada 16 Agustus. Aksi bahkan meningkat menjadi saling lempar antara massa dengan mahasiswa.
Ketegangan berkurang setelah aparat masuk dan membubarkan massa. Buntut kejadian, 43 mahasiswa diamankan pihak Polrestabes Surabaya. Namun usai pemeriksaan, hari Minggu (18/8) dini hari mahasiswa telah dilepaskan. Meski demikian aparat juga dituding melakukan tindakan yang represif ketika mengamankan mahasiwa.
Keesokan harinya warga yang kecewa atas peristiwa di Pulau Jawa memblokade jalan serta merusak fasilitas umum di Manokwari. Aksi demonstrasi juga digelar massa di Kota Jayapura, Papua.
