Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi jadi 80 Ribu Unit Tahun Ini
Pemerintah akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembangunan menjadi 80 ribu rumah murah bersubsidi pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran untuk FLPP ttahun ini bakal mencapai Rp 8,6 triliun.
Pemberian tambahan kuota FLPP itu didasarkan atas permintaan dari asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9). Awalnya, REI meminta tambahan kuota FLPP lantaran masih ada kebutuhan untuk membangun 130 ribu rumah murah bersubsidi di Indonesia.
Hanya saja, pemerintah hanya menyetujui pemberian kuota tambahan untuk pembangunan menjadi 80 ribu rumah murah bersubsidi. Ini sebagaimana usulan yang diajukan Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan.
"Pak Menteri (PUPR Basuki Hadimuljono) sudah mengajukan ke menteri keuangan untuk unit hampir 80 ribu," kata Ketua REI Soelaeman Soemawinata di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/9).
(Baca: BRI dan BTN Berminat Perbesar Porsi Penyaluran Kredit Rumah Subsidi)
Soelaeman mengaku tak masalah pemerintah hanya memberikan tambahan kuota FLPP untuk pembangunan 80 ribu rumah murah bersubsidi. Menurutnya, tambahan kuota FLPP ini akan cukup membantu para pengembang menjual rumah murah bersubsidi hingga November 2019 sepanjang dicairkan dalam waktu dekat.
"Tidak ada masalah sejauh kuota FLPP ini bisa direalisasikan di bulan September," kata Soelaeman.
Adapun, Soelaeman menyebut Jokowi berjanji tambahan kuota FLPP ini akan cair dalam satu sampai dua pekan mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi usai menelepon Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Soelaeman berharap tambahan kuota FLPP tidak hanya berguna bagi para pengembang, namun juga konsumen. Sebab, tambahan kuota FLPP ini akan bisa membantu para konsumen yang menginginkan membeli rumah murah bersubsidi.
(Baca: Ingin Turunkan Bunga KPR, BTN Genjot DPK Retail)
"Karena dengan KPR (FLPP), teman-teman (pengembang) semua juga bisa merealisasikan KPR-nya bagi konsumen di seluruh Indonesia," kata Soelaeman.
Pemerintah sebelumnya menganggarkan subsidi untuk rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui FLPP tahun ini sebanyak 68,9 ribu. Adapun alokasi anggarannya dalam outlook APBN 2019 hanya mencapai Rp 5,2 triliun.
Sementara pada RAPBN 2020, pemerintah menganggarkan alokasi FLPP untuk 110 ribu rumah subsidi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9 triliun.
