Jokowi dan Para Menterinya Menghindar soal Nasib Perppu KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya bungkam soal wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, desakan penerbitan Perppu KPK kerap kali disampaikan berbagai pihak.
Jokowi sebelumnya sempat ditanya terkait Perppu KPK saat menghadiri Perayaan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10). Hanya saja, Jokowi enggan menjawab pertanyaan tersebut.
“Ini kan sedang bicara tentang batik,” kata Jokowi.
(Baca: Surya Paloh: Jokowi Sepakat dengan Partai Pengusung Tolak Perppu KPK)
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun tak mau menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya soal Perppu. Dia malah menunjuk sembarang orang untuk memberikan jawaban terkait hal tersebut.
“Belum tahu, belum tahu, tanya mas-nya tuh,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).
Plt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo juga tidak mau menjawab pertanyaan soal Perppu KPK saat ini. Dia meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "Sementara tidak ada komentar. Mohon maaf,” ucap Tjahjo.
Begitu pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengaku tidak paham soal Perppu KPK saat ditanya oleh awak media. “Jangan (ditanya), aku enggak mengerti konteksnya,” kata Moeldoko.
(Baca: Jokowi Belum Teken Revisi UU KPK, Alasannya Banyak Salah Ketik )
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebelumnya mengklaim Jokowi beserta partai politik pengusung sepakat tidak mengeluarkan Perppu KPK. Surya mengatakan, Menurut Surya belum ada urgensi untuk mengeluarkan Perppu saat ini. Lagipula, UU KPK yang telah disahkan tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Yang jelas Presiden bersama partai-partai politik pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," kata Surya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10).
Pemilik Media Group itu juga menilai jika Jokowi salah langkah akan berpotensi dimakzulkan. Hal itu tak diinginkan oleh partai-partai pengusung. "Salah-salah Presiden bisa di-impeach, ini harus ditanya ahli hukum tata negara," kata dia.
