Lika-liku Lobi Politik Bamsoet demi Amankan Kursi Ketua MPR
Perjalanan Bambang Soesatyo menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjalan mulus. Dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/10) malam, tak satupun fraksi dan kelompok DPD menolak pencalonan Bambang untuk menduduki pucuk pimpinan MPR.
Mulusnya jalan Bambang tak lepas dari berbagai lobi yang dilakukannya kepada fraksi dan kelompok DPD. Bambang pertama kalinya melakukan lobi kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantornya, Jakarta, Jumat (27/9).
Dalam pertemuan mereka berdua, hadir pula Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. “Ya, saya pertemukan adik-adik saya itu,” kata Surya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10).
Surya mengklaim dirinya mempertemukan Bambang dan Airlangga agar keduanya tak berkonflik memperebutkan kursi Ketua Golkar. Sebagai gantinya, Bambang akan mendapatkan kursi Ketua MPR.
Hanya saja, Surya membantah mengganggu urusan rumah tangga Golkar lantaran menginisiasi pertemuan tersebut. “Bukan berarti ada intervensi Ketua Umum Partai Nasdem, enggak ada itu," kata Surya.
Tak lama setelah pertemuan tersebut, Bambang mendapatkan dukungan dari Nasdem. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Surya dan Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate pada Rabu (2/10).
(Baca: Bambang Soesatyo, Mantan Wartawan yang Berjaya di Senayan)
Menurut Johnny, dukungan Nasdem terhadap Bambang telah didasari proses komunikasi politik yang panjang. Dalam proses tersebut, ia menganggap wajar jika muncul kesepakatan terkait dukungan Nasdem kepada Bambang.
Selain Nasdem, PPP pada hari itu juga menyatakan dukungannya kepada Bambang. “Kalau PPP secara terbuka, saya sampaikan kami mendukung Bamsoet untuk menjadi ketua MPR,” kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.
Lobi politik Bambang terus berlanjut pada Rabu (2/10) siang ketika dia mengajak berbagai fraksi MPR dan kelompok DPD makan siang di Hotel Fairmont, Jakarta. Arsul mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung sejak siang hingga sore hari.
Dari pertemuan tersebut, Bambang diketahui memperoleh dukungan dari PKB. Padahal, PKB sebelumnya berkukuh mendapatkan kursi Ketua MPR.
Sekretaris Fraksi PKB di MPR Neng Eem Marhamah Zulfa seusai pertemuan mengatakan pihaknya menginginkan proses pemilihan Ketua MPR dapat berlangsung secara musyawarah mufakat. Hal itu, lanjut Neng, dapat tercapai jika seluruh fraksi dan DPD mendukung Bambang.
“Saya kira kalau Pak Bamsoet ingin jadi Ketua (MPR), bisa menyesuaikan musyawarah mufakat itu,” ucap Neng.
(Baca: Gerindra Melunak, Bamsoet Terpilih Jadi Ketua MPR Secara Aklamasi)
Bambang pun berhasil meraih dukungan PDIP dari pertemuan tersebut. Hanya saja, PDIP tak memberikan dukungan itu tanpa syarat.
Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah mengatakan, partainya meminta kepada Bambang agar sebisa mungkin membuat pemilihan Ketua MPR tidak dilakukan lewat voting. “PDIP mempersilakan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat,” ucap Basarah.
Lebih lanjut, PDIP meminta Bambang serta Fraksi Golkar berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Joko Widodo hingga 2024 dan mendukung rencana amandemen terbatas UUD 1945.
Hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Ketetapan MPR. PDIP juga mensyaratkan Bambang melanjutkan program sosialisasi empat Pilar MPR ketika terpilih.
“Serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa,” kata Bambang.
Tak berhenti, Bambang terus melakukan lobi politik terhadap partai-partai yang belum menyatakan dukungannya, yakni PAN, PKS, Demokrat, PAN, Gerindra, serta kelompok DPD. Lobi tersebut dilakukan di Kompleks Parlemen sejak Kamis (3/10) pagi hingga sore.
(Baca: Pimpinan MPR Bertambah Jadi 10 Orang, Sri Mulyani Sesuaikan Anggaran)
Dari lobi tersebut, PAN, PKS, Demokrat, dan kelompok DPD sepakat memberikan dukungannya kepada Bambang. Sementara, Gerindra masih berkukuh ingin mengusung Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR.
Lobi Bambang dengan Gerindra ini berlangsung alot. Di sini, PDIP punya peran signifikan melancarkan proses pemilihan Bambang sebagai Ketua MPR. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati yang langsung merayu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menyerahkan posisi Ketua MPR kepada Bambang.
Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade bercerita, Prabowo lah yang awalnya menghubungi Megawati. Menurut Andre, Prabowo meminta agar kursi Ketua MPR diberikan kepada Muzani. Megawati, lanjut Andre, sebenarnya agak berat menolak permintaan Prabowo.
Hanya saja, pemilihan Bambang sebagai Ketua MPR hampir selesai. Delapan fraksi dan kelompok DPD sudah menyatakan dukungannya kepada politisi Golkar itu. Hanya Gerindra yang masih belum sepakat.
(Baca: Gerindra Usulkan Mekanisme Voting untuk Tentukan Ketua MPR)
Andre mengatakan, sulit untuk menarik dukungan delapan fraksi dan kelompok DPD itu dari Bambang lantas mengalihkannya kepada Muzani. “Sehingga beliau (Megawati) minta pengertian Pak Prabowo, tapi tetap keputusan ada di tangan Pak Prabowo,” ucap Andre ketika dihubungi Katadata.co.id.
Dari pembicaraan itu, Prabowo lantas memutuskan partainya ikut mendukung Bambang. Andre mengklaim keputusan Prabowo itu diambil demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
“Ini alasan kenegarawanan saja. Jadi memang MPR ini kan tempat bermusyawarah dan bermufakat untuk mengambil keputusan mengenai bangsa dan negara,” kata Andre.
