Gabung Kabinet, Ida Fauziah Beri Kode Urus Tenaga Kerja
Ida Fauziah jadi politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung dengan kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Usai menghadap Jokowi di Istana Merdeka, Ida mengatakan Presiden banyak berbicara soal penciptaan lapangan pekerjaan dan pelaksanaan program kartu pra kerja.
Ketika ditanya apakah akan menggantikan Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan, dia hanya menyampaikan jabatannya di kabinet akan diumumkan Jokowi hari Rabu (22/10) besok. Ida hanya mengatakan di masa depan, semua pemangku kebijakan sektor tenaga kerja perlu didengar pandangannya.
“Nanti (saya) bicara lebih detail besok,” kata Ida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
(Baca: Deret Calon Menteri dari PKB yang Incar 6 Kementerian )
Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU itu juga menjelaskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memintanya untuk membantu Jokowi di kabinet. Selain berbincang dengan Jokowi, Ida juga menandatangani tiga pernyataan.
“Pertama bahwa saya Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terlibat (kasus) korupsi, serta sehat jasmani dan rohani,” kata Ida.
Mantan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah ini datang berdekatan dengan mantan Ketua Tim Bravo 5 Fachrul Razi dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.
(Baca: Bahlil Lahadalia, Fachrul Razi dan Ida Fauziyah Kunjungi Istana)
PKB dikabarkan mengajukan beberapa calon menteri untuk menduduki enam pos kementerian di Kabinet kerja periode II. Enam pos kementerian tersebut yakni Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Berdasarkan beberapa sumber, terdapat deret kandidat yang diusung PKB. Selain ida, ada nama Faisol Reza, Hanif Dhakiri, Eko Putro Sandjojo, Daniel Johan, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain itu ada nama Maman Imanulhaq dan Abdul Kadir Karding.
Namun Maman Imanulhaq menolak memberikan keterangan terkait dengan daftar calon menteri yang diusung partainya. "Sekali lagi itu hak prerogatif presiden," kata Wakil Sekjen PKB itu saat dihubungi Katadata.co.id beberapa hari lalu.
(Baca: Sukses Usaha Kayu, Bahlil Lahadalia Diminta Jokowi Tangani UMKM)
