Temui Moeldoko, Ahok Bahas Harga Gas dan Rencana Gigit Mafia Migas
Buat ringkasan dengan AI
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari Selasa (14/1) menggelar pertemuan dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pertemuan tersebut membahas penurunan harga gas industri hingga rencana untuk menggulung mafia migas.
Moeldoko mengatakan gas menjadi salah satu penopang utama berkembangnya industri. Oleh karena itu, mantan Panglima TNI itu terus mengawal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga gas murah dapat direalisasikan.
"Sudah menjadi keinginan Presiden bahwa harga gas harus diturunkan karena berkaitan dengan keberlangsungan industri," kata Moeldoko usai pertemuan dengan Ahok di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).
(Baca: Dikeluhkan Jokowi, Luhut Janji Harga Gas Bisa Turun dalam 3 Bulan)
Moeldoko juga membahas terkait isu strategis di Pertamina yakni pengelolaan migas yang baik tanpa ada pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah. Ia juga akan memantau bila masih ditemukan adanya mafia migas.
"Beliau (Jokowi) sudah muncul kata-kata yang begitu keras. Kalau perlu ‘menggigit’, ya saya duluan. Jangan Presiden duluan," ujar Moeldoko.
Sedangkan Ahok mengatakan ia telah dipercaya oleh Moeldoko untuk melaksanakan arahan dari Jokowi. Untuk urusan harga gas, langkah strategis telah disiapkanoleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. “Kami sudah ada rumusnya, nanti tanya ke Dirut,” kata Ahok
Sedangkan terkait pemberantasan mafia migas, dirinya tidak mengelaborasi kebijakan yang akan ditempuh Pertamina. Ahok mengatakan hampir semua pihak sudah tahu apa yang akan dilakukan pemerintah dan perusahaan migas pelat merah itu.
“Pak Moeldoko juga sudah tahu, urusan Jenderal bintang 4,” kata Ahok sambil terkekeh.
(Baca: Ada Mafia Migas, Polri Kawal Pembangunan Kilang Pertamina)
Jokowi dalam sebuah rapat terbatas beberapa waktu lalu menyatakan kegeramannya karena harga gas industri tak kunjung turun hingga saat ini. Padahal, perintah penurunan telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bakal mengkaji tiga opsi yang diusulkan Jokowi hingga beberapa waktu ke depan. Salah satu opsi yang akan dikaji yaitu dengan pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) sebesar US$ 2,2 atau sekitar Rp 30.720 per mmbtu.
