PKS dan Demokrat Ajukan Hak Angket Jiwasraya, Bagaimana Selanjutnya?

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat mengajukan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya. Kedua fraksi menilai kasus Asuransi Jiwasraya merupakan skandal serius dan berpotensi sistemik sehingga perlu dibuka secara transparan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan memimpin penyerahan usulan hak angket tersebut kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/2). Usulan hak angket ditandatangani 50 pengusul dari Fraksi PKS dan 54 pengusul dari Fraksi Demokrat. Jumlah tanda tangan itu melampaui ketentuan minimal dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) sebanyak 25 pengusul dan harus lebih dari satu fraksi.

"Skandal ini berdampak serius dan berpotensi sistemik, bukan hanya bagi nasabah tapi juga industri jasa keuangan dan BUMN sehingga perlu dibuka secara transparan, dengan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait," kata Jazuli dalam siaran pers, di laman fraksi.pks.id, Selasa (4/2). Fraksi PKS dan Demokrat berharap pimpinan DPR menindaklanjuti usulan ini dengan persetujuan dan pengesahan di Rapat Paripurna DPR.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 13,7 triliun. Per September 2019, ekuitas Jiwasraya minus Rp 23,92 triliun sedangkan kewajibannya mencapai Rp 49,6 triliun. Perusahaan membutuhkan suntikan modal Rp 32,89 triliun untuk bisa mencapai rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC) sebesar 120%.

(Baca: Kronologi Kemelut Jiwasraya dari Masa SBY hingga Jokowi)

Pengertian hak angket

Apa yang dimaksud dengan hak angket? Berdasarkan keterangan di laman dpr.go.id, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Penyelidikan juga bisa dilakukan terhadap hal yang diduga bertentangan dengan peraturan UU. Dalam kasus dugaan pelanggaran hukum dan salah kelola di Asuransi Jiwasraya, anggota DPR dengan memanfaatkan hak angket berhak melakukan penyelidikan atau pembahasan intensif mengenai kasus ini.

(Baca: SBY Kritik Pihak yang Hambat Pembentukan Pansus Jiwasraya)

Prosedur hak angket

Hak angket merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki DPR selain hak interpelasi dan menyatakan pendapat. Menurut pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, hak angket bisa diusulkan oleh minimal 25 orang anggota dan lebih dari satu fraksi di DPR.

Pihak yang mengusulkan hak angket harus menyerahkan dokumen berisi materi yang menjadi dasar penyelidikan terhadap kasus Jiwasraya. Pengusul juga harus menyebutkan alasan-alasan di balik pengajuan hak angket tersebut.

Setelah usulan diserahkan kepada pimpinan DPR, nasib hak angket akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR. Jika dalam sidang tersebut usulan hak angket diterima, DPR akan menyusun formasi panitia hak angket yang terdiri atas seluruh perwakilan fraksi di DPR. Jika usulan ditolak, hak angket serupa tidak bisa lagi diajukan di masa mendatang.

(Baca: BPK Bakal Rampungkan Audit Investigasi Jiwasraya Akhir Februari)

Cara kerja Panitia Hak Angket

Setelah terbentuk, Panitia Hak Angket mulai bekerja dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait kasus Jiwasraya, antara lain pejabat pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi Jiwasraya, manajemen dan pegawai Jiwasraya, serta saksi-saksi. Panitia juga bisa mengundang para pakar hukum, asosiasi atau organisasi profesi di bidang asuransi, dan meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dibutuhkan.

Masa kerja Panitia Hak Angket adalah 60 hari. Setelah masa kerjanya usai, Panitia akan melaporkan hasil penyelidikannya dalam Rapat Paripurna DPR. Berdasarkan laporan tersebut, Rapat Paripurna akan memutuskan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam kasus Jiwasraya. Jika terjadi pelanggaran, DPR bisa menggunakan hak untuk menyatakan pendapat. Setelah itu, usulan hak angket dinyatakan selesai dan tak bisa digunakan lagi.

(Baca: Erick Thohir Berharap Hasil Sita Aset Bisa Bantu Keuangan Jiwasraya)

Hak angket apa saja yang pernah dilakukan DPR?

Seperti dilansir IDN Times, DPR telah beberapa kali menggunakan hak angket. Pada 2009, ada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Hak angket tersebut diajukan oleh 503 anggota DPR dan didukung oleh sembilan fraksi. Pansus itu dibentuk untuk melakukan penyelidikan atas keputusan pencairan dana talangan untuk Bank Century.

Selain itu, ada usulan Hak Angket Mafia Pajak pada 2011. Dalam rapat paripurna 23 Februari 2011, dilaksanakan pemungutan suara karena perbedaan pendapat di antara anggota dewan. Hasilnya, sebanyak 266 anggota menolak hak angket tersebut, sedangkan 264 anggota menerima. Hal ini membuat hak angket tersebut gagal diwujudkan.

Pada 2017, sebanyak 26 anggota DPR mengusulkan Hak Angket KPK terkait transparansi penyelidikan dan wewenang lembaga antirasuah tersebut. Hak Angket KPK disetujui di rapat paripurna meskipun ada enam fraksi yang tidak mendukung usulan tersebut.

(Baca: Pengamat Asuransi Tawarkan Solusi Soal Penyelamatan Jiwasraya)