Pemda Riau dan Aceh Diminta Waspada Kebakaran Hutan Mulai Bulan Ini
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah daerah (Pemda) Riau dan Aceh diminta mewaspadai potensi kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai bulan ini. Sebab, kedua wilayah itu memasuki musim kemarau pada Februari 2020.
Hal itu mengacu pada prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Riau dan Aceh yang harus diwaspadai. Memang sudah ada titik api di Riau, walaupun kami bersyukur cepat dipadamkan,” kata Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2).
Musim kemarau di Riau dan Aceh diprediksi berlangsung hingga April 2020. Sedangkan provinsi lainnya diperkirakan baru akan memasuki musim kemarau pada Juni-Juli 2020.
“Provinsi lain masih basah, hujan,” kata Nazir. (Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau, Tanggung Jawab Siapa?)
Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya untuk membuat solusi permanen menghadapi kebakaran hutan dan lahan, terutama yang diakibatkan ulah manusia. Harus aada skema penghargaan dan insentif bagi pihak yang berupaya mencegah karhutla.
Sedangkan Kepolisian diminta menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan. “Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena urusan penegakan hukum ini,” kata Jokowi.
Ia berharap, penegakan hukum seperti itu memberikan efek jera kepada pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan baik peorangan maupun perusahaan.
Jokowi juga meminta BRG untuk terus melakukan pembasahan dan kanalisasi. Utamanya, langkah tersebut dilakukan di daerah lahan gambut yang muka airnya turun drastis saat musim kemarau.
(Baca: Jokowi: Rugi Karhutla Capai Ratusan Triliun, Kepolisian Harus Tegas)
Selain itu, ekosistem dalam kawasan hidrologi gambut harus ditata kembali. Jika kawasan tersebut berada di area konsesi, maka lebih baik diserahkan kepada pemerintah. “Kalau tidak, yang namanya tempatnya air, kemudian diganti tanaman industri, itu berbahaya,” kata Jokowi.
Frekuensi patroli lapangan, khususnya di wilayah rawan kebakaran juga perlu ditingkatkan. Ia meminta pemerintah daerah, aparat teritorial, Babinsa, Babinkamtibmas hingga masyarakat terlibat dalam upaya meminimalkan kebakaran hutan dan lahan.
Jokowi menegaskan, satu titik api ditemukan harus segera dipadamkan. Sebab hal itu dikhawatirkan bakal meluas sehingga sulit diatasi. “Jangan sampai tambah dua hinga lima titik api. Setop waktu muncul satu,” katanya.
(Baca: Tak Ada Kemarau Panjang, BMKG Prediksi Karhutla Menurun pada 2020)
