BBM Satu Harga Tak Efektif, BPH Migas Ungkap Penyebabnya ke DPR
Buat ringkasan dengan AI
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan sejumlah kendala dalam penyaluran BBM satu harga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini lantaran masih ada beberapa wilayah yang masih belum terjangkau program ini.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menjelaskan, sepanjang 2017 hingga 2019 pihaknya telah mengoperasikan program ini lewat 170 lembaga penyalur. Meski begitu, masih banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki penyalur BBM satu harga.
"Jumlah kecamatan 3T ada 2.352, yang masih belum memiliki penyalur masih ada 1.600 kecamatan lagi. Ini baru tingkat kecamatan," ujar Fanshurullah dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/2).
(Baca: Bahan Bakar Mahal, Nelayan Pantura Sulit Mencari Ikan ke Laut Natuna)
Selain itu, ia juga membeberkan beberapa kendala lainnya dalam melaksanakan program BBM satu harga ini. Di antaranya kendala faktor keamanan di beberapa lokasi khususnya di Papua. Kemudian faktor lainnya seperti terbatasnya akses dalam melaksanakan pendistribusian BBM satu harga serta kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari Pemda.
Tak hanya itu, BPH Migas juga alami kesulitan mencari investor untuk menyalurkan BBM di wilayah 3T. "Lalu adanya kendala dalam menghitung formula harga BBM subsidi," ujar pria yang akrab dipanggil Ifan ini.
Ia juga menyebut dari total 170 penyalur yang telah ada saat ini, 57 penyalur mulai aktif tahun 2017, 74 penyalur berikutnya tahun 2018, sedangkan 39 penyalur pada 2019. Sedangkan rincian penyalurnya yakni 160 lokasi oleh Pertamina, sementara sisanya 10 lokasi dikelola PT AKR Corporindo Tbk.
Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak menjelaskan pihaknya juga mempunyai program pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) agar sampai pada lokasi yang dituju.
Kalaupun ada kendala dalam penyaluran tersebut, Alfon menyebut lantaran disebabkan oleh masalah cuaca maupun letak geografis daerah yang terpencil. "Kami tetap lakukan pengawasan agar BBM satu harga beroperasi," ujar Alfon.
(Baca: Tugas Berat Menanti Ahok Sebagai Komut Pertamina)
Alfon juga mengatakan hingga 2024, setidaknya masih ada 330 program atau lokasi lagi yang perlu dibangun penyalur BBM Satu Harga. “sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri," kata Alfon.
