Tingkatkan Pengawasan BBM, Pertamina Percepat Digitalisasi 2.000 SPBU
Buat ringkasan dengan AI
Pertamina bakal menggenjot penerapan sistem digital pada SPBU untuk mengawasi penyaluran BBM. Sebab, penyaluran BBM khususnya solar subsidi kerap tidak tepat sasaran.
Dengan sistem digital, Pertamina dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM. Sebab, sistem itu terintegrasi secara nasional hingga dapat dimonitor dari kantor pusat perusahaan.
"Termasuk SPBU KM 65 A dan B yang kami resmikan hari ini. Jumlah penyaluran serta kondisi pasokan bisa saya monitor dari ruang kerja," ujar Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid berdasarkan keterangan tertulis, Senin (17/2).
Di sisi lain, konsumen bisa mendapatkan manfaat takaran yang pasti saat membeli BBM. Pasalnya, penyaluran BBM dari tiap nozzle atau selang SPBU dapat tercatat secara akurat dan mendekati waktu faktual.
"Saat ini tidak ada operator yang penguasaan pasar sampai 50%. Pertamina mampu melayani sampai 80% pangsa pasar di Indonesia. Ke depan, persaingan dari pelayanan dan kemudahan, termasuk digital," kata Mas'ud.
(Baca: BPH Migas Andalkan Pertamina untuk Tekan Penyelewengan BBM Bersubsidi)
Pertamina pun bakal menggenjot penerapan SPBU digital sebanyakk 2.000 SPBU sepanjang 2020. Hingga saat ini, perusahaan pelat merah tersebut telah memasang sistem digital di 3.000 SPBU.
Pertamina mulai serius menerapkan digitalisasi SPBU setelah konsumsi BBM jenis solar subsidi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksi konsumsi solar subsidi pada tahun ini bakal lebih besar 700 ribu kiloliter (KL) dari kuota dalam APBN 2020 sebanyak 800 ribu KL.
Proyeksi tersebut berdasarkan realisasi konsumsi solar subsidi yang cukup tinggi sejak tahun lalu. Konsumsi solar subsidi pada 2019 telah menyentuh angka 16 juta KL atau lebih besar 1,5 juta KL dari kuota yang ditetapkan APBN tahun lalu sebesar 14,5 juta KL. Besarnya konsumsi solar subsidi terjadi karenaada penyimpangan distribusi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
(Baca: Bangun Digitalisasi, Pajak Dapat Buka Akses Data Keuangan Pertamina)
