Khawatir Dirugikan, Petani Sawit Minta Pemerintah Tak Lakukan Lockdown
Buat ringkasan dengan AI
Petani kelapa sawit meminta pemerintah tak melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona.
Dalam siaran pers, Selasa (24/3), Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan, kebijakan lockdown akan membawa konsekuensi penurunan drastis harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), yang otomatis mengancam penghasilan petani sawit.
Mansuetus menjelaskan, saat ini penghasilan petani sawit sudah berada dalam tekanan, karena penurunan haga Tandan Buah Sawit (TBS). Ia mengatakan, selama ini petani sawit hanya mengandalkan pemasukan dari hasil penjualan TBS untuk diolah menjadi CPO, sehingga penurunan harga memberikan tekanan.
"Pilihan lockdown ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan petani kelapa sawit, yang sangat bergantung kepada harga CPO dan tidak punya lahan pangan, kecuali kebun sawit itu saja," kata Mansuetus melalui siaran pers, Selasa (24/3).
Ia mengungkapkan, jika pilihan lockdown diambil pemerintah, maka petani akan dirugikan, karena aktivitas tanam dan panen akan dibatasi.
(Baca: Luhut Sebut Pemerintah Kaji Opsi Lockdown Tangani Virus Corona)
Mansuetus menambahkan, apabila pemerintah memutuskan melakukan lockdown, maka distribusi pupuk akan terhambat, yang akan berpengaruh pada upaya peremajaan sawit dan mengurangi aktivitas pabrik kelapa sawit. Hal ini menurutnya akan mengancam kelangsungan hidup sebanyak 10 juta orang petani sawit.
"Ketika petani tidak bisa lagi panen atau pabrik sawit tidak beroperasi maka petani akan kelaparan," kata Mansuetus.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan belum sepenuhnya meninggalkan opsi lockdown untuk menangani penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana ini.
Dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Luhut mengatakan meski tak mengetahui payung hukum karantina wilayah, namun bisa saja lockdown dilakukan mulai tingkat pemerintahan terkecil.
(Baca: Jokowi Ungkap Dua Alasan Tak Mau Lockdown untuk Atasi Corona)
