Pandemi Corona, Dua Doktor Siber Unpad Lulus Sidang Ujian via Online
Buat ringkasan dengan AI
Agung Nugraha dan Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meraih gelar Doktor Siber yang pertama di Indonesia. Keduanya berhasil lulus setelah melakukan sidang ujian doktor yang digelar secara online di tengah pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Agung (49 tahun) dan Sulistyo (48 tahun) berhasil meraih gelar tersebut dengan nilai A (sangat memuaskan) setelah lulus Sidang Ujian Doktor Terbuka Bidang Hubungan Internasional Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Sidang ujian diselenggarakan secara online melalui video conference, pada Rabu, (15/4).
Sidang ujian terbuka tersebut dipimpin oleh Dekan FISIP Universitas Padjadjaran Widya Setiabudi Sumadinata, selaku Ketua Sidang, sekalogus menjadi Anggota Promotor.
(Baca: Singapura hingga AS Larang Zoom, Kominfo Buat Aplikasi Rapat Online)
Selain itu, sidang juga didampingi oleh Ketua Tim Promotor Arry Bainus, , Oponen Ahli Wawan Budi Darmawan dan beberapa orang lainnya, serta selaku Representasi Guru Besar Nandang Alamsah Deliarnoor.
Sebelumnya, Agung dan Sulistyo sudah lulus dari Sidang Ujian Doktor Tertutup, pada 24 Januari 2020.
"Saya bangga kepada Agung Nugraha dan Sulistyo atas pemaparan disertasi yang kritis dan berkorelasi dengan kehidupan saat ini, serta berhasil lulus menjadi Doktor Siber pertama di Indonesia dengan hasil memuaskan," kata Arry Bainus, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4).
Pada sidang terbuka, Agung yang merupakan lulusan Akademi Sandi Negara tahun 1993 ini berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penanggulangan Terorisme Siber pada Media Sosial di Indonesia”.
(Baca: Ahli IT dan BSSN Bagikan 19 Tips Hindari Malware Saat Work from Home)
Menurutnya, terorisme siber merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Teknologi digital, media sosial, dan media layanan pesan telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris dalam melakukan aktivitas kejahatan, seperti propaganda, radikalisasi, rekrutmen anggota, perencanaan serangan, sarana interaksi dan komunikasi, serta pendanaan kelompok terorisme.
Pemerintah Indonesia, menurut Agung, perlu segera merancang strategi penanggulangan ancaman siber ini. Seperti membuat regulasi keamanan siber, memperkuat kerja sama, baik dengan aktor negara dan non-negara di bidang siber, serta membangun pemahaman sosialisasi tentang bahaya terorisme siber ke masyarakat.
Adapun Sulistyo yang merupakan lulusan Akademi Sandi Negara tahun 1994, berhasil mempertahankan disertasinya yang bertajuk “Diplomasi Siber Indonesia dalam Menghadapi Potensi Konflik Siber.”
Dalam paparannya, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkrit dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Guna mencegah dan mengantisipasi munculnya potensi konflik siber, pemerintah Indonesia melalui BSSN melakukan diplomasi siber dengan berbagai aktor, baik aktor negara maupun non-negara.
Sulistyo juga menambahkan bahwa rekonstruksi politik hukum diplomasi siber perlu diperkuat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia. Peran BSSN juga sangat penting dalam pelaksanaan operasionalisasi kesepakatan-kesepakatan, guna menguatkan peran dan kerja sama di antara aktor negara maupun aktor non negara.
Hal itu untuk mengantisipasi dan mendeteksi ancaman siber sekaligus meningkatkan kemampuan mitigasi risiko serangan siber yang dapat memicu konflik siber.
