Transparansi untuk Kesejahteraan
Lebih separuh abad, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik minyak, gas, dan mineral lainnya, menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kegiatan tambang atau ekstraksi kekayaan alam tersebut menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memunculkan bisnis-bisnis baru yang menggerakan roda ekonomi. Penerimaan berupa royalti, bagi hasil, dan berbagai jenis pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.
Penerimaan yang signifikan terjadi pada periode 1970-2000, yang dikenal sebagai era bonanza emas hitam nasional. Inilah masa ketika produksi minyak mencapai puncak tertinggi, bahkan sempat menyentuh 1,65 juta barel per hari . Dalam kurun waktu itu, rata-rata sektor migas menyumbang 50 persen bagi penerimaan negara. Bahkan pada periode 1978-1984 produk emas hitam ini menyumbang 68 persen dari total penerimaan negara. Namun kemudian kontribusinya terus menurun. Pada 1980-1994 porsi sumbangannya terhadap total penerimaan negara tinggal 34 persen.
Selanjutnya, produksi minyak bumi terus melorot, tapi booming batubara menjadi primadona baru pemasukan negara. BP Statistical Review mencatat, pada 2015, Indonesia merupakan produsen batubara ketiga terbesar di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat.
Namun, rontoknya harga komoditas dalam lima tahun terakhir, termasuk migas dan batubara, membuat sektor tambang limbung. Industri ini tak lagi menjadi penyumbang signifikan bagi pendapatan negara.
Total sumbangan migas, misalnya, menciut dari Rp 320 triliun pada 2014 menjadi sepertiganya saja pada 2016. Harga minyak dunia memang turun drastis, dari US$104 per barel pada 2014 menjadi $54 pada April tahun ini.
Yang kemudian menjadi pertanyaan, sebesar apa hasil kekayaan alam itu dimanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan konstitusi?
Yang kasat mata, kemiskinan justru terkonsentrasi di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung energi, penghasil migas dan batubara. Kutai Kartanegara, misalnya. Daerah “pemilik” Blok Mahakam ini justru menjadi penerima beras miskin terbesar di Kalimantan Timur. Data Dinas Sosial Kalimantan Timur (2015) mencatat sebanyak 5.027 kepala keluarga (KK) di Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima raskin, terbesar dibanding wilayah lain seperti Kota Samarinda sebanyak 2.732 KK. Sebagai informasi, total penerima raskin di Kaltim mencapai 8.952 KK.
Kemiskinan juga menjadi masalah utama yang dihadapi Provinsi Papua. Daerah yang terkenal dengan kekayaan alam emas dan tembaga ini merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 28,4 persen (BPS 2016). Hal ini kontras karena daerah ini memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi ke tujuh di Indonesia, sebesar Rp 48,3 juta (2015).
Dalam skala global, kenyataan yang sama juga terjadi. Di kawasan Asia Pasifik, sejumlah negara kaya SDA memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibanding negara yang tidak atau hanya memilki sumber daya alam terbatas. Indonesia, Filipina, dan Myanmar, misalnya, jauh tertinggal dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kelompok negara dengan sumber daya alam melimpah kerap tak bisa memanfaatkan SDA menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang baik, negara yang mengandalkan SDA akan bergantung pada harga yang berlaku secara internasional, kadang naik, dan bisa turun drastis. “SDA akan menjadi kutukan,” ujarnya seperti dikutip Detik.com.
Kutukan sumber daya alam merupakan fenomena ketika daerah atau negara yang kaya SDA justru mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam.
Kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi pendorong kesejahteraan. Kendati pendapatan dari sektor ekstraktif berkontribusi bagi APBN, namun tak menetes ke masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang.
Tertutupnya akses informasi di industri ekstraktif dianggap sebagai penyebab buruknya pengelolaan hasil SDA. Tanpa tranparansi, korupsi, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun kecurangan yang dilakukan perusahaan tambang tak bisa dideteksi, sehingga hanya segelintir pihak yang menikmati berkah SDA.
Untuk menghindari tindak korupsi di sektor ini, Perdana Menteri Tony Blair pada 2002 mengilhami berdirinya Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). EITI merupakan kesepakatan internasional yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam negara anggota. Dengan EITI, masyarakat punya akses terhadap data-data penting seperti kontrak, dokumen, izin, termasuk jumlah pembayaran perusahaan kepada negara terbuka.
Indonesia bergabung dengan EITI sejak 2010. Artinya, perusahaan yang mengekstraksi sumber daya alam di bumi pertiwi harus melaporkan pembayaran ke pemerintah berupa pajak, royalti, dan lainnya. Sedangkan instansi pemerintah harus melaporkan penerimaan yang didapat dari perusahaan.
Kedua laporan tersebut kemudian direkonsiliasi atau dibandingkan oleh auditor independen, yang kemudian diterbitkan dalam laporan EITI. Laporan inilah yang dapat diakses oleh seluruh warga negara.
Sepanjang keikutsertaannya dalam EITI, Indonesia sudah menghasilkan empat laporan yaitu tahun 2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014. Laporan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Indonesia berupaya memenuhi ketentuan yang diatur EITI. Indonesia juga tercatat menjadi negara pertama di ASEAN yang memenuhi standar inisiatif EITI.
Menurut Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim, dari sudut pandang bisnis, transparansi laporan akan memberikan informasi yang setara kepada semua pihak. Transparansi juga menciptakan kepercayaan yang lebih baik antara organisasi masyarakat, pemerintah dan industri. “Dengan informasi yang sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” ujar Bastian.
