Darmin: Infrastruktur Indonesia Tertinggal akibat Krisis Moneter
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Indonesia masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut, menurut dia, terjadi lantaran krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia pada 1998.
"Krisis tersebut benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi kita, salah satunya pada kemampuan biaya untuk membangun infrastruktur. Makanya kita tertinggal," kata Darmin dalam Keynote Speech Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10).
Berdasarkan data Bank Dunia 2012, stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan ini jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah akan fokus pada tiga kerangka utama pembangunan infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, dan perkotaan pada 2020-2024. Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Pelayanan dasar yang akan dibangun mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenagalistrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum, pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis, serta pembangunan waduk multi-purpose.
(Baca: Pemerintah Kaji Investor Asing Jadi Mayoritas di Proyek Infrastruktur)
Kemudian, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana-prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, dan teknologi informatika untuk mendukung pengembangan big data, internet of things (IoT) maupun artificial intelligence (AI).
Sementara, Darmin menjelaskan, pembangunan infrastruktur perkotaan akan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan hidup di kota. "Ya seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum, sanitasi, serta pengolahan dan pengelolaan limbah," katanya.
Pembangunan infrastruktur ke depan juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya.
"Dampak pembangunan infrastruktur kini telah menuai hasil. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,07%," ujarnya.
(Baca: Bukalapak hingga Tokopedia Mulai Incar Pasar Ekspor)
Hasil kebijakan ini juga diakui secara global. Bank Dunia melalui laporan daya saingnya menilai peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 52 pada 2018. Lalu, Logistic Performance Index juga menunjukkan peningkatan dari nilai indeks 2,7 di 2010 menjadi 3,1 di 2018.
Indonesia juga telah menjadi negara top five untuk destinasi investasi di regional Asia Pacific. Walaupun masih dibawah target, realisasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di kuartal pertama 2019 mencapai Rp 195 triliun atau naik 5,3% secara tahunan.
Namun Darmin masih tak menampik jika masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut seperti tumpang tindihnya regulasi, rendahnya tingkat kemudahan berusaha, rendahnya kualitas dokumen penyiapan proyek, kurangnya akses ke pembiayaan infrastruktur terutama dari sisi ekuitas, lemahnya kualitas SDM, dan perencanaan pembangunan yang belum terintegrasi.
