Kelola Rp 120 T, Menteri Basuki dan KPK Bahas Strategi Cegah Korupsi
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 120 triliun tahun ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pun membahas strategi untuk mencegah korupsi.
Basuki menjelaskan, institusinya menerapkan sembilan cara untuk mencegah korupsi. Cara yang dimaksud antara lain pembentukan bagian tersendiri untuk pengadaan barang dan jasa, penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, pembentukan insepektorat investigasi, hingga peningkatan remunerasi.
"Kami sudah mengusulkan remunerasi untuk pegawai PU khususnya yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Sekarang ini baru insentif yang disetujui terlalu kecil," kata dia usai melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (31/1).
(Baca: Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Periksa Ketum PKB Muhaimin Iskandar )
Firli menjelaskan, dengan anggaran sekitar Rp 120 triliun, Kementerian PUPR sebagai salah satu institusi yang mengurus pembangunan infrastruktur punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun KPK berkepentingan untuk memastikan pekerjaan yang dijalankan bebas korupsi.
Maka itu, ia pun mengapresiasi strategi yang disiapkan Kementerian PUPR. Sebelumnya, KPK juga sudah bertemu dengan Kementerian BUMN membahas tentang strategi pencegahan korupsi. "Dua kementerian ini adalah leading sector untuk pembangunan nasional sehingga kita harus kawal," ujarnya.
Pengawalan untuk pencegahan korupsi ini dijelaskannya sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
Adapun beberapa proyek infrastruktur yang tengah dikebut pengerjaannya yakni infrastruktur untuk penanggulangan banjir di ibu kota dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, penyelesaian proyek pembangunan ruas tol di pulau Jawa dan Sumatera.
(Baca: Capai 40%, Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika Rampung Oktober 2020)
Sejauh ini, Menteri Basuki dilaporkan telah menandatangani sekitar 1.300 kontrak kerja proyek nasional untuk tahun anggaran 2020. Saat seremonial penandatanganan kontrak kerja tersebut beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar lelang proyek pemerintah dilaksanakan sedini mungkin.
Ia berharap, dengan lelang proyek yang sedini mungkin, pengerjaan proyek dapat dimulai sejak awal tahun sehingga kualitas proyek yang dikerjakan menjadi baik.
