Bulog Gandeng TNI Salurkan Beras Murah ke Seluruh Indonesia

Perum Bulog bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi mendukung program swasembada pangan melalui peluncuran sinergi dalam Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang). Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dengan seremoni pusat di Markas Kodam III/Siliwangi, Bandung, Kamis (24/7).

“Bulog erat kaitannya dengan TNI AD, karena dulu dibentuk Presiden Soeharto untuk mengatasi krisis pangan. Kini peran Bulog harus semakin proaktif dan kuat,” kata Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau kegiatan.

Program ini digelar serentak di 15 Kodam, 47 Korem, 351 Kodim, dan 3.698 Koramil, melibatkan lebih dari 75.000 Babinsa. Skala pelaksanaan tersebut mencerminkan sinergi strategis antarinstansi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pada Juni dan Juli 2025 menjadi bagian dari stimulus ekonomi serta upaya menjaga daya beli. Tahun ini, terdapat 18.277.083 penerima bantuan pangan (PBP) secara nasional.

“Program ini bukan semata soal ketersediaan. Ini adalah strategi pengendalian inflasi pangan dan penguatan akses masyarakat terhadap komoditas pokok,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Program ini menjadi penyangga utama kebijakan pangan nasional.

“Sinergi ini menjadi bukti konkret bahwa Bulog dan TNI aktif menjaga akses pangan masyarakat. Melalui GPM dan Banpang, kami pastikan masyarakat mendapatkan beras berkualitas secara merata dan terjangkau,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada PBP dari tiga kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung, yakni Merdeka (74 PBP), Babakan Ciamis (207 PBP), dan Braga (211 PBP). Masing-masing penerima mendapat total 20 kg beras gratis untuk dua bulan.

Di Jawa Barat, jumlah PBP mencapai 3.462.037 keluarga dengan total volume beras 69.240.740 kg. Penyaluran dilakukan secara sistematis melalui mekanisme digital dan pengawasan langsung.

Bersamaan dengan itu, GPM digelar dengan menjual bahan pangan murah, termasuk beras SPHP seharga Rp12.000/kg atau Rp60.000/kemasan 5 kg. Setiap konsumen dibatasi maksimal dua kemasan untuk mencegah penimbunan dan penjualan ulang.

Kegiatan di Kodam III/Siliwangi turut diramaikan pelaku UMKM binaan dan didukung berbagai instansi, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag, serta Dinas Pertanian Kota Bandung. Beragam produk pangan lokal dijajakan dengan harga terjangkau.

Direktur Utama Bulog juga mengapresiasi peran petani dalam menjaga pasokan nasional. “Banyak daerah kini panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini pilar penting menuju swasembada,” ujarnya.

Untuk menjamin ketepatan sasaran, penyaluran Banpang menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan barcode, serta wajib verifikasi dengan KTP dan KK.

Sementara itu, pendistribusian beras SPHP mewajibkan pengecer mendaftar lewat aplikasi Klik SPHP dan diverifikasi oleh dinas terkait. Pengecer juga menandatangani pernyataan patuh terhadap seluruh ketentuan, termasuk larangan membuka kemasan dan menjual lebih dari dua paket.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi. “Kami sudah menerapkan sistem ketat dan transparan. Pelanggaran akan dikenai sanksi, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” katanya.

Beras SPHP disalurkan melalui berbagai kanal: pengecer pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kios binaan pemda, GPM, kantor BUMN, dan instansi pemerintah. Bulog memastikan distribusi menjangkau masyarakat dari kota hingga desa.

Program ini menjadi wujud konkret sinergi Bulog dan TNI dalam mendukung swasembada pangan melalui GPM dan Banpang. Pemerintah hadir secara nyata untuk menjaga pasokan, menstabilkan harga, dan melindungi daya beli rakyat.