Kementerian PKP Usul Tambah Anggaran Rp 48 T untuk Renovasi 2 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 48 triliun pada 2026 menjadi Rp 49,85 triliun. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dapat mensukseskan program 3 juta rumah mulai tahun depan.

Maruarar berencana mengalokasikan lebih dari 90% atau Rp 45,55 triliun untuk merenovasi 2 juta unit rumah tahun depan. Langkah tersebut akan dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Di samping itu, Maruarar berencana meningkatkan kuota rumah bersubsidi menjadi 500.000 unit pada tahun depan. Dengan kata lain, kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP diusulkan naik hampir 43% dari kuota tahun ini sejumlah 350.000 unit.

"Kalau usulan ini dipenuhi, target 2,5 juta rumah menjadi modal dasar. Sisa pemenuhan target 3 juta rumah akan datang dari CSR, pengembang swasta, dan pembangunan pribadi," kata Maruarar di Gedung DPR, Kamis (10/7).

Maruarar memaparkan wilayah pemberlakuan renovasi terbanyak akan ada di wilayah pesisir atau hingga 670.000 unit. Sementara itu, renovasi di pedesaan dan perkotaan akan dilakukan masing-masing sejumlah 665.000 unit.

Selain itu, Maruarar telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan konstruksi rusun di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Otonomi Baru Papua di kawasan Papua dengan total 3.047 unit. Maruarar pun telah mengalokasikan dana pembangunan rusun baru senilai 1,67 triliun pada tahun depan.

Di bidang permukiman, Maruarar mengalokasikan anggaran senilai Rp 950 miliar. Sebanyak Rp 660 miliar akan digunakan untuk penanganan permukiman kumuh dengan total luas setidaknya 225 hektare dan pemasangan 30.000 fasilita sanitasi.

Terakhir, Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR ke bidang perumahan senilai Rp 130 triliun. Menurutnya, langkah tersebut akan menggenjot pemilikan rumah pada tahun depan.

"Hari ini kami siapkan peraturan menteri dengan melakukan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, bank, dan ekosistem perumahan. Ini bukti keberpihakan pemerintah di sektor perumahan," katanya.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memaparkan pagu KUR yang akan disalurkan tahun ini mencapai Rp 287,47 triliun. Sebanyak 45% penyaluran KUR sampai akhir tahun ini akan fokus membantu bidang perumahan.

Secara total, pemerintah menganggarkan bantuan program kredit senilai Rp 307,61 triliun. Selain KUR, program kredit lainnya adalah kredit pembelian alat dan mesin pertanian senilai Rp 137,45 miliar dan kredit industri padat karya sekitar Rp 20 triliun.

Kemenko Perekonomian mendata penyaluran KUR telah mencapai Rp 175,46 triliun kepada 3,13 juta debitur sampai Kamis (3/7). Pagu KUR yang masih dalam rekening negara sampai saat ini adalah Rp 112,01 triliun.

Maruarar tidak menjelaskan lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian atau penambahan anggaran KUR pada tahun ini. Namun pengalokasian KUR bidang perumahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti Kementerian BUMN, Daya Anagata Nusantara, hingga Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, telah ada lima bank yang telah menyetujui kucuran dana adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ara usai pertemuan tertutup antara Presiden RI yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para jajaran Kabinet Merah Putih dalam peresmian kantor baru Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (30/6).