Kompetensi Perlu Naik, Jumlah Instruktur Pelatihan Kerja Defisit 531 Orang
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan jumlah instruktur pelatihan kerja nasional saat ini defisit 531 orang. Menurutnya, pemenuhan jumlah instruktur menjadi penting untuk memastikan kompetensi tenaga kerja di dalam negeri.
Yassierli mengatakan kebutuhan instruktur tersebut tersebar dalam 320 balai latihan kerja atau BLK milik pemerintah. Pelatihan menjadi fokus pemerintah saat ini untuk mendukung program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Kami melihat kunci sukses keberhasilan efektivitas berbagai program strategis yang digulirkan pemerintah adalah penyiapan sumber daya manusia dengan kompetensi dan sertifikasi yang memadai," kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (2/7).
Secara rinci, pemerintah memiliki tiga jenis BLK, yakni Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Layanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Ketenagakerjaan.
Yassierli menilai minimnya jumlah instruktur membuat sebaran BLK yang beroperasi terbatas. Setiap provinsi seharusnya memiliki satu unit BLK dengan bentuk BPVP.
Saat ini, jumlah BPVP yang beroperasi baru mencapai 21 unit di 15 provinsi. Menurutnya, pemerataan BPVP per provinsi penting lantaran setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing.
"Selain itu, setiap provinsi memiliki Proyek Strategis Nasional yang berbeda-beda. BPVP di setiap provinsi dapat menggelar program pelatihan khusus di setiap provinsi sesuai dengan program pemerintah," katanya.
Infrastruktur Pelatihan Jadi Masalah Utama
Dengan kata lain, Yassierli mengatakan tantangan utama peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional adalah ketersediaan infrastruktur. Hal tersebut penting lantaran tujuan utama pengoperasian BLK adalah keterhubungan antara pelatihan dan kebutuhan industri.
Untuk itu, Yassierli berencana membangun BLK baru di provinsi yang belum memiliki BLK dengan bentuk satuan pelayanan. Pada saat yang sama, kapasitas BLK berbentuk satuan pelayanan akan ditingkatkan menjadi BPVP.
Dengan demikian, fasilitas lokakarya dan alat pelatihan kerja di setiap BLK dapat optimum. Alhasil, Yassierli mengaku memerlukan dukungan politik Komisi IX agar dapat memanfaatkan dukungan dari Bank Dunia.
"Ada kebutuhan pendanaan dari pihak luar, tentu kami membutuhkan dukungan dari Komisi IX DPR. Kami juga sedang mengembangkan kurikulum pelatihan kerja yang bersifat memenuhi kebutuhan masa depan," katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
