Realisasi Penyaluran BSU Baru 14%, Terhambat Verifikasi Data BPJS dan Rekening

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mendata bantuan subsidi upah (BSU) baru disalurkan kepada 2,45 juta tenaga kerja, atau 14% dari total penerima sebesar 17,3 juta pekerja. Nila BSU yang disalurkan mencapai Rp 1,47 triliun hingga pekan lalu, Jumat (20/6).

Yasserlie mengatakan, sebanyak 1,24 juta kuota penyaluran BSU saat ini masih dalam proses kliring di sektor perbankan. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi data milik BPJS Ketenagakerjaan dan validasi nomor rekening oleh bank milik negara.

"Penyaluran BSU ditargetkan rampung pekan ini," ujarnya saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (24/6).

Guru Besar Institut Teknologi Bandung ini menilai verifikasi data milik BPJS Ketenagakerjaan menjadi tantangan terbesar dalam penyalur BSU. Sebab, Presiden Prabowo Subianto menekankan penyaluran BSU harus tepat sasaran alias mengecualikan ASN, TNI, dan Polisi.

Selain itu, proses verifikasi nomor rekening setiap penerima BSU dinilai menjadi tantangan. Yassierli menilai pihaknya harus memeriksa jutaan nomor rekening penerima BSU agar sesuai.

"Secara regulasi kami sudah siapkan, data sudah kami rapikan, dan sekarang mulai fase penyaluran secara bertahap," ujarnya.

Untuk diketahui, BSU merupakan salah satu dari lima stimulus untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini. Setiap penerima BSU akan mendapatkan dana Rp 600.000 ke rekening bank milik negara plus PT Bank Syariah Indonesia Tbk khusus buruh di DI Aceh.

Setidaknya ada tiga kriteria penerima BSU pada bulan ini, yakni memiliki upah atau gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, tidak menjadi peserta Program Keluarga Harapan, dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selambatnya April 2024.

Yassierli meyakini BSU akan mendongkrak daya beli buruh di dalam negeri. Karena itu, pemerintah memastikan konsumsi rumah tangga akan tumbuh dan akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi nasional periode April-Juni 2025.

"Maka dari itu, BSU akna berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini instrumen pemerintah untuk mempertahankan daya beli di dalam negeri," ujarnya.