Wamenperin Tepis Prediksi PHK 280 Ribu Orang, Sebut Investasi Manufaktur Melesat

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, optimistis sinyal jumlah Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun ini tidak akan menelan ratusan ribu orang. Hal tersebut disampaikan menanggapi proyeksi angka PHK tahun ini oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bisa tembus 280.000 orang.

Angka tersebut muncul setelah melihat realisasi PHK Januari-April 2025 yang sejumlah 24.036 orang dan PHK sepanjang tahun lalu hingga 77.965 orang.

"Kalau melihat beberapa minggu terakhir terkait minat investasi ke sektor manufaktur di Indonesia dan pertumbuhan sebagai sektor manufaktur yang tumbuh lebih cepat, saya tidak terlalu yakin dengan angka potensi PHK itu," kata Faisol di kantornya, Jumat (23/5).

Badan Pusat Statistik mendata industri pengolahan menyerap 13,45% tenaga kerja hingga Februari 2025. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap industri pengolahan mencapai 720.000 orang selama 12 bulan hingga Februari 2025.

Dengan demikian, industri pengolahan menduduki sektor ketiga tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Adapun sektor pertanian menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi atau sebesar 28,54% yang menyerap capaian 890.000 orang pada Februari 2024 sampai Februari 2025.  

Data PHK Versi Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan mendata korban PHK hingga 20 Mei 2025 telah mencapai 26.455 orang. Industri pengolahan menjadi sektor dengan jumlah PHK terbanyak selama lima bulan pertama tahun ini.

Tindakan PHK terbesar terjadi di Jawa Tengah mencapai 10.695 orang. Provinsi kedua dan ketiga dengan jumlah PHK terbanyak adalah Jakarta sebanyak 6.279 orang dan Riau sejumlah 3.570 orang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan data klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak menggambarkan kondisi Pemutusan Hubungan Kerja Nasional. "Kami harus melihat profil buruh yang melakukan klaim JKP. Orang yang terkena PHK belum tentu langsung mengambil JKP pada bulan yang sama," kata Yassierli di kantornya, Kamis (22/5)

Yassierli menekankan data PHK terbaru yang valid berada di kantornya. Sebab, data tersebut langsung berasal dari dinas ketenagakerjaan di setiap pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan data PHK yang dihimpun kantornya merupakan langkah PHK resmi yang sudah disetujui oleh tenaga kerja dan pemberi kerja.

"Angka PHK hingga Mei 2025 sedikit lebih tinggi secara tahunan. Saya tidak bawa data pasti saat ini, tapi tidak sampai 5.000 orang perbedaannya," kata Indah di kantornya, Selasa (20/5).