Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Dananya Capai Rp 25,8 Triliun

Presiden Prabowo Subianto ingin membangun 100 sekolah rakyat per tahun. Pembangunan sekolah tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp 25,8 triliun. 

Namun pembangunan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027 akan menyisakan anggaran cukup besar. Pasalnya, sejumlah daerah belum mampu menyediakan lahan sesuai kebutuhan. 

Berdasarkan perhitungan, anggaran pembangunan setiap Sekolah Rakyat mencapai Rp 258 miliar. Namun desain akhir Sekolah Rakyat saat ini hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 150 miliar per unit.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyoroti masalah keterbatasan lahan. Prabowo menginginkan setiap Sekolah Rakyat memiliki satu lapangan sepak bola berukuran penuh, namun kebutuhan lahan tersebut tidak mudah dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Presiden ingin setiap sekolah punya lapangan sepak bola ukuran penuh, tapi tidak semua daerah bisa sediakan lahan seluas itu,” kata Dody di Jakarta, Jumat (9/5).

Sebagai catatan, satu lapangan sepak bola berukuran penuh membutuhkan lahan lebih dari 1,8 hektare. Dody menyebut, desain ideal Sekolah Rakyat agar sesuai arahan Prabowo memerlukan lahan 6–10 hektare. Namun, desain yang kini disepakati mempertimbangkan lahan antara 5,6 hingga 6 hektare.

Karena keterbatasan lahan, pemerintah memutuskan membangun lapangan sepak bola mini dengan standar nasional ukuran 60 x 40 meter (0,002 hektare).

Selain fasilitas olahraga, Sekolah Rakyat juga diwajibkan memiliki beberapa fasilitas utama, seperti tempat ibadah, asrama untuk 1.000 siswa, ruang kelas, dan laboratorium komputer.

Beberapa kota metropolitan mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan, seperti Jakarta dan Surabaya. “Pemerintah Kota Surabaya hanya bisa menyediakan lahan antara 2,5 hingga 3 hektare. Jadi, sementara ini kami belum mulai pembangunan di sana,” ujar Dody.

Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan membangun 100 Sekolah Rakyat per tahun hingga 2027. Namun, jumlah sekolah yang mulai beroperasi pada Juli 2025 masih dinamis.

“Kalau besok jumlah Sekolah Rakyat yang beroperasi Juli 2025 jadi 70 unit, saya jangan dimarahi, karena angka ini terus berkembang,” katanya.

Saat ini, renovasi sekolah eksisting menjadi solusi pembangunan tahap pertama. Dody menyebut, 65 Sekolah Rakyat hasil renovasi ditargetkan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun ini.

Sementara itu, data Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencatat 53 Sekolah Rakyat siap menerima peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Kriteria Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Dody menjelaskan kriteria lokasi pembangunan Sekolah Rakyat mengacu pada konsentrasi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Wilayah yang termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil juga menjadi prioritas.

“Saya nggak sedih kalau beberapa kepala daerah menolak program ini karena merasa tidak punya masyarakat miskin atau miskin ekstrem,” ujarnya.

Ia menilai bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan bahan bangunan dan tenaga kerja dari daerah setempat.

“Saya paham beberapa daerah sulit cari lahan sebesar itu, tapi seharusnya bisa kalau ada kemauan maksimal,” kata Dody.