Pasokan Gas Diprediksi Kian Seret, Anggota DPR Dukung RI Impor LNG

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap pembukaan keran impor gas alam cair (LNG) untuk menjamin kebutuhan energi industri di dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menilai langkah ini penting agar sektor industri tidak terhenti akibat kelangkaan gas.

“Kebijakan itu yang kami dukung. Kalau memang harus membuka dan memberi relaksasi impor, ya harus dilaksanakan,” kata Eddy di Jakarta, Kamis (17/7).

Menurut Eddy, pasokan energi harus terjaga jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Jika tidak ada sumber energi untuk menggerakan industri, target pertumbuhan ekonomi bisa tidak tercapai.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh turun karena akan berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan. Industri harus tetap berjalan, dan itu butuh jaminan pasokan energi, baik dari dalam negeri maupun impor,” katanya.

Pemerintah Siap Buka Impor Jika Pasokan Kurang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga membuka peluang bagi industri untuk mengimpor LNG jika pasokan domestik tidak mencukupi.

“Kalau pasokan dalam negeri tidak cukup, kami akan buka impor untuk kebutuhan industri,” ujar Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Jakarta, Jumat (20/6).

Yuliot menekankan, gas industri krusial karena menjadi bahan baku dan bahan bakar proses produksi. Kekurangan pasokan bisa menghentikan aktivitas industri.

“Kalau tidak ada pasokan, kegiatan industri bisa terhenti. Kami harus mempertimbangkan dampak ekonominya,” jelasnya.

Pasokan Gas Kian Tertekan

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mencatat, keseimbangan pasokan gas bumi nasional mulai melemah dalam rentang 2025 hingga 2035. Diperkirakan produksi gas akan naik pada 2026-2027.

Penurunan pasokan paling besar diperkirakan terjadi di wilayah Sumatra bagian selatan hingga Jawa Barat, dengan defisit mencapai 513 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 2035, naik signifikan dari defisit 177 MMSCFD yang sudah tercatat sejak 2025.

“Ini akibat penurunan alami dari pemasok yang belum bisa diimbangi oleh penemuan cadangan atau produksi dari lapangan baru,” ungkap Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, 28 April 2025.