Bahlil Minta Pertamina Tetap Impor Minyak AS, Meski Waktu Pengiriman Lebih Lama

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta PT Pertamina (Persero) tetap mengimpor minyak dari Amerika Serikat, meskipun membutuhkan waktu 40 hari agar pasokan tersebut tiba di Indonesia.

“Tidak ada alasan. LPG (elpiji) kita juga 59% impor% dari AS. Enggak ada masalah,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/5).

Pertamina Paparkan Risiko Impor Minyak AS

Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri sebelumnya mengatakan rencana pemerintah meningkatkan porsi impor minyak dari AS memiliki beberapa tantangan dan risiko.

Rencana itu perlu dipertimbangkan secara matang, baik dari segi logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga aspek keekonomian untuk memitigasi risiko yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional.

“Risiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari AS yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari, dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia,” kata Simon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

Dengan waktu tempuh yang panjang ini jika terjadi kendala cuaca seperti badai atau kabut akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional. 

Simon mengatakan Pertamina saat ini sedang melakukan kajian komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan resiko operasional untuk memastikan skenario peningkatan suplai dari AS dapat dilakukan secara efektif.

“Selain itu juga, kami memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum baik melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi bagi Pertamina,” ujarnya.

Pertamina saat ini telah memiliki kerja sama rutin dengan mitra AS untuk pasokan komoditas migas, yaitu untuk minyak mentah sekitar 4% dari total impor nasional dan LPG (elpiji) sekitar 57% dari total impor. Nilai transaksinya mencapai US$ 3 miliar atau Rp 48,7 triliun per tahun.

Peningkatan impor minyak dari AS merupakan salah satu rencana kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan AS yang defisit.