Ambisi Swasembada Garam Mengubah Ruang Hidup Pulau Rote

ROTE– pulau kecil paling selatan Indonesia– sedang disiapkan menjadi sentra industri garam pertama Indonesia. Targetnya ambisius, menyuplai dua juta ton atau nyaris separuh kebutuhan garam nasional per tahun. Di balik itu, masyarakat Rote terancam krisis pangan dan air bersih, panas yang kian mencekik, serta bencana yang mengintai pesisirnya.

13 Oktober 2026

Sore itu, Karel (52) menyirami kebun sayur yang tidak jauh dari rumahnya. Persis di sebelah kebun, ada embung berisi tampungan air hujan. Embung itu menjadi sumber irigasi sejumlah lahan pertanian dan kebun warga Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur.

Persis di sisi belakang embung, tampak air laut yang ditampung dalam wujud petak-petak tambak. Dulunya, petak-petak tambak itu adalah hamparan sawah tadah hujan milik warga desa– sistem sawah yang hanya dipanen sekali dalam setahun sebab bergantung sepenuhnya pada musim hujan.

Namun sejak pertengahan 2025, area itu telah disulap menjadi proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN.

Proyek ini berdiri di bawah bendera proyek strategis nasional era Presiden Prabowo Subianto. Targetnya, menopang swasembada komoditas garam nasional.

Dengan luas mencapai 16.000 hektare, proyek ini memakan sekitar 1/6 Pulau Rote. Proyeknya membentang di pesisir timur Pulau Rote, mencaplok tiga kecamatan, mulai dari Kecamatan Rote Timur, Landu Leko, hingga Pantai Baru.

Rencananya, seluas 2.000 hektare pertama dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan PT Garam (Persero) sebagai operator proyek. Sisanya, bakal ditawarkan ke perusahaan swasta.

Karel mengernyit saat menatap embung. Ia resah kolam tambak garam K-SIGN sewaktu-waktu meluap dan merembes ke embung. Jika sudah begitu, embung yang tadinya berisi air bersih akan tercemar air laut dan tidak bisa digunakan.

“Kalau jebol, sudah tidak bisa siram (kebun) lagi,” kata Karel kepada Katadata, 5 Agustus.

Kekhawatiran Karel bukan tanpa alasan. Pesisir Timur Rote adalah wilayah rawan kekeringan dan kesulitan air bersih. Air bersih ini tidak hanya berguna untuk kebutuhan sehari-hari warga, tetapi juga kebutuhan irigasi sawah dan kebun mereka.

Juni lalu, salah satu warga Desa Serubeba, Fredi, melaporkan lahan sawahnya digenangi air laut setinggi mata kaki. Lokasi lahan pertanian itu berada persis di sebelah kolam lain K-SIGN.

Di lahan sawah itu, ada sumur air bersih warga– yang beruntung, tidak tercemar air laut. Warga desa sempat meminta pertanggungjawaban PT Nindya Karya (Persero) sebagai kontraktor utama proyek garam K-SIGN. Namun, tidak ada tindak lanjut yang berarti.

“Pihak proyek sempat bilang nanti air laut akan dipompa keluar. Tapi mereka tidak pompa, sampai air kering sendiri. Tidak tahu ini (tanah) kalau ditanam lagi jadi apa,” kata Fredi.

Kompilasi genangan air laut. Dok: Warga Desa Serubeba

Sekitar 300 meter dari kebun sayur Karel, asap dari tungku mengepul di belakang rumah Yusvina (65). Ia sedang berbaring di bangku kayu sambil menunggu nira yang diambil dari pohon lontar matang dimasak.

Sejak tahun lalu, mayoritas lahan milik Yusvina sudah diberikan untuk proyek K-SIGN. Kebun belakang rumah Yusvina hanya tersisa beberapa meter persegi, ditumbuhi beberapa batang pohon lontar, beserta sejumlah tanaman buah dan sayur.

Dari belakang rumah Yusvina, kolam-kolam tambak garam K-SIGN terlihat. Seperti Karel, Yusvina juga khawatir intrusi air tambak akan mencemari sumur air bersih beserta sisa lahannya.

“Sawah dan kebun sudah diambil semua untuk tambak. Sisa yang dekat rumah saja. Kalau air laut masuk, sudah tidak bisa tanam sayur dan pakai sumur,” kata Yusvina.

Warga desa bercerita, pemerintah daerah pertama kali menggelar sosialisasi proyek K-SIGN di desa pada Agustus 2025. Pemerintah saat itu menjelaskan bahwa lokasi proyek tambak garam akan menempati lahan-lahan kosong di sekitar rawa– yang jaraknya sekitar 2,5 kilometer dari perumahan warga.

Selang beberapa minggu, alat-alat berat langsung datang ke desa. Tidak hanya mengeruk lahan-lahan dekat rawa, pengerukan untuk kolam tambak dengan cepat merambah lahan-lahan pertanian, tempat ternak, hingga pemukiman rumah warga.

Menurut warga desa Benny (33)- bukan nama sebenarnya- proyek bahkan membabat pohon lontar yang adalah pohon kehidupan masyarakat Pulau Rote. Aksi itu lantas ditolak dan dihentikan sejumlah warga desa.

“Kalau kami tidak bergerak, hutan (lontar) di sebelah itu habis semua,” kata Benny.

Mayoritas warga Desa Serubeba tidak punya pilihan selain memberikan lahan pertanian mereka untuk dijadikan tambak garam K-SIGN. Mereka yang memberikan lahannya dijanjikan keuntungan 10% dari hasil produksi garam nantinya.

Pertengahan 2026, tahap pertama pembukaan lahan proyek selesai. Total luasan tambak garam mencapai 616 hektare, tersebar di empat desa: Desa Serubeba dan Desa Matasio di Kecamatan Rote Timur, serta Desa Daiama dan Desa Daeurendale di Kecamatan Landu Leko.

Namun hingga berita ini diterbitkan, panen perdana garam tidak kunjung dilakukan. Sedangkan sudah setahun sejak warga menyerahkan lahan pertanian yang selama ini jadi sumber pangan mereka.

Menurut Febi, salah satu pendeta di gereja Desa Serubeba, masyarakat mulai resah sebab sumber-sumber pangannya mulai terancam. Tidak hanya karena lahan pertanian mereka diserahkan untuk tambak garam, tetapi juga karena hewan-hewan ternak warga– mulai dari sapi, domba, hingga kambing– tidak lagi memiliki tempat untuk digembalakan.

“Masyarakat sudah tidak ada lahan untuk menggembalakan ternak mereka. Ternak sudah tidak ada tempat untuk makan dan minum. Ini bisa jadi kemiskinan baru,” kata Pendeta Febi.

Pulau Kecil yang Memikul Industri Besar

Lalu lintas dari dan ke Pulau Rote hampir sepenuhnya menggunakan jalur laut. Agustus lalu, Katadata menyeberang menggunakan kapal ekspres selama dua jam dari Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan Ba’a Rote.

Cuaca sedang tidak bersahabat ketika kami hendak menyeberang. Angin kencang dan gelombang sedang tinggi ketika mengarungi Selat Pukuafu– selat antara Pulau Timor dan Pulau Rote– yang terkenal dengan arusnya yang kuat. Beberapa kali, jadwal kapal sampai harus dibatalkan.

Jika cuaca sedang begini, semua logistik ke Rote berhenti, termasuk kapal penyuplai bahan bakar. Perjalanan darat kami selama di Rote pun cukup terkendala kelangkaan bensin. Penduduk ramai-ramai mengantre di stasiun pengisian bahan bakar yang ada di pusat kota selama berjam-jam, hanya untuk mendapat kabar bahwa bensin sudah habis. Penduduk lantas harus bergantung pada bensin eceran.

Penduduk Rote yang sudah kesulitan mengakses bahan bakar, kini harus bersaing dengan proyek industri garam yang juga memerlukan banyak suplai bahan bakar minyak.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebenarnya memilih Pulau Rote sebagai lokasi sentra industri garam baru karena kondisi iklim pulau. Durasi musim kemaraunya panjang, mencapai tujuh bulan dalam setahun, yang mana sangat menguntungkan untuk produksi garam.

Selain itu, kondisi pesisir Rote cenderung datar, sehingga air laut dapat mengalir dari satu kolam ke kolam tambak lainnya tanpa memerlukan alat khusus. KKP menilai, proses yang alami ini bakal menghemat anggaran proyek.

“Karena wilayahnya relatif lebih datar. Akses (logistik) ke Kupang juga lebih dekat,” kata Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita kepada Katadata, 24 September.

Musim kemarau yang panjang, bersamaan dengan faktor geografis di mana kontaminasi air laut masih minim, membuat kadar kemurnian garam di Rote diakui lebih baik dibandingkan Pulau Madura– pulau yang selama ini dikenal sebagai penghasil utama garam nasional. Kadar natrium klorida (NaCl) garam yang diproduksi tembus 97%, sehingga cocok untuk kebutuhan industri yang selama ini masih disuplai lewat impor.

Produktivitas tambak garam K-SIGN per hektarenya diproyeksikan mencapai 200.000 ton per tahun. Artinya, jika keseluruhan 16.000 hektare tambak berjalan, hasil panen dalam setahun dapat mencapai dua hingga tiga juta ton– menutup sepenuhnya kebutuhan impor garam industri nasional.

“Produksi jauh mengalahkan Madura. Jadi nanti Rote punya brand (garam) sendiri,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, James Riwu, saat ditemui Katadata, 3 Agustus lalu.

Masalahnya, jika mengacu pada Undang-Undang 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rote termasuk sebagai pulau kecil. Luas pulaunya hanya 978,5 kilometer persegi.

Direktur Eksekutif Walhi NTT Yuvensius Stefanus Nonga menyorot, pembangunan industri garam secara masif ini mengabaikan karakter Rote sebagai pulau kecil yang rentan dan seharusnya dilindungi. Proyek juga dinilai tidak memperhitungkan keterbatasan air bersih di pulau kecil Rote.

“Dari perspektif pulau kecil dan daya dukung ekologis yang terbatas, proyek harus mempertimbangkan Pulau Rote di masa depan akan jadi seperti apa,” kata Yuvensius.

Dalam dokumen IKPLHD Kabupaten Rote Ndao 2023– dokumen yang menjadi acuan pembangunan daerah dengan menganalisis potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup daerah– kegiatan industri telah diperingatkan sebagai salah satu pemicu degradasi ekosistem wilayah pesisir Rote Ndao.

Kegiatan industri ini dapat berujung pada hilangnya ekosistem mangrove– pelindung alami area pesisir, punahnya keanekaragaman hayati, potensi bencana banjir, abrasi pantai, hingga intrusi air laut.

Sejumlah laporan warga Desa Serubeba menyebut, proyek tambak garam K-SIGN membabat kawasan hutan mangrove di area rawa. Padahal, rawa di sana adalah rumah bagi buaya muara, berbagai spesies burung, hingga kera.

“Bakau di rawa sana adalah hasil tanam kami. Tapi semuanya sudah dibersihkan,” kata Karel.

Jika lokasi proyek di-overlay dengan peta sebaran mangrove di NTT, mangrove di daerah proyek K-SIGN teridentifikasi sebagai mangrove lebat atau mangrove yang memiliki tutupan kanopi pohon lebih dari 70%. Hal ini dikonfirmasi oleh Dosen Hukum Lingkungan Universitas Nusa Cendana Jimmy Pello.

“Di bagian timur Rote, sekitar Pelabuhan Pantai Baru, itu ada mangrove lebat. Menurut informasi, proyek akan masuk sampai ke sisi itu, menuju ke Pantai Mulut Seribu,” kata Jimmy Pello saat ditemui Katadata di kampus Universitas Nusa Cendana, 29 Juli.

Padahal berdasarkan UU, konversi dan penebangan mangrove tanpa memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pulau kecil adalah kegiatan yang dilarang.

Untuk diketahui, Pantai Mulut Seribu adalah kawasan budidaya rumput laut masyarakat Rote bagian timur. Lokasinya juga berdekatan dengan danau-danau lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) kura-kura leher panjang Rote atau Chelodina mccordi– spesies yang terancam punah.

Sumber Data

Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional K-SIGN di Desa Serubeba, Desa Matasio, Desa Deurendale, dan Desa Daiama (November 2025)
Kerangka Acuan Kerja: Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan K-SIGN Tahap 1 Lanjutan & Tahap 2 (Februari 2026)
Peta Sebaran Mangrove Provinsi Nusa Tenggara Timur (diakses September 2026)

KKP tidak mengelak bahwa proyek K-SIGN membabat hutan mangrove. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) proyek K-SIGN tahap pertama yang didapat Katadata juga mengakui potensi gangguan ekosistem mangrove dan satwa akibat proyek.

Namun, AMDAL ini baru terbit pada Juni 2026. Sedangkan proses pengosongan lahan dan konstruksi proyek telah berlangsung sejak Agustus 2025. KKP berdalih, pemerintah mengejar target swasembada garam yang awalnya ditargetkan pada 2027.

“Karena ini juga PSN (proyek strategis nasional), itu diperbolehkan,” kata Frista Yorhanita.

—

Matahari hampir terbenam ketika Benny mengajak Katadata melihat salah satu kolam tambak garam K-SIGN di dekat rumahnya. Ia bercerita, pemerintah tidak hanya meminta lahan sawahnya untuk dijadikan kolam tambak, tetapi juga tanah warung tempat ibunya berjualan.

“Mereka intimidasi dengan alasan PSN,” kata Benny.

Ia khawatir masa depan seperti apa yang akan menanti warga desa di tahun-tahun berikutnya. Lahan untuk tinggal dan mencari nafkah kian sempit. Air bersih yang sudah susah di desa, bakal semakin langka. Warga desa yang sebelumnya swasembada beras, kini perlahan mulai beralih membeli beras karena lahan sawah sudah mereka jual untuk proyek tambak garam.

“Besok-besok kita punya anak cucu ini mau tinggal di mana?”

—

Liputan ini didukung oleh Pulitzer Center. Nama sejumlah narasumber disamarkan berdasarkan pertimbangan redaksi Katadata atas keamanan narasumber terkait.