Ada Pandemi Corona, Faisal Basri Minta Proyek Ibu Kota Baru Ditunda
Pemerintah belum secara tegas menunda proyek ibu kota baru meski kini tengah dihadapkan pada ancaman krisis akibat pandemi virus corona. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Faisal Basri meminta pemerintah menunda proyek-proyek yang bisa ditunda.
Penundaan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat fokus pada penanganan corona. "Indonesia tidak akan mati kalau tidak ada ibu kota baru," kata Faisal dalam Webinar Katadata bertajuk Ongkos Ekonomi Hadapi Krisis Covid-19, Jumat (24/4).
Faisal menduga tujuan pemerintah melanjutkan proyek ibu kota baru lantara Presiden Joko Widodo ingin meninggalkan warisan usai pemerintahannya. Kondisi keuangan pemerintah, menurut dia, akan berbahaya jika pemerintah tidak segera mendesain ulang anggaran ibu kota baru.
Pembangunan ibu kota negara membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun dengan sumber dari APBN sebesar Rp 96 triliun. Sisanya diperkirakan dari swasta murni sebesar Rp 120 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
(Baca: Faisal Basri: Penanganan Corona Amatiran, Pemulihan Ekonomi Sia-sia)
Faisal menilai pemerintah belum memiliki pola pikir untuk menunda belanja yang tidak prioritas di tengah krisis. Hal ini juga tercermin pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang masih berjalan.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan biaya sebesar US$ 6 miliar. Seluruh biaya tersebut ditanggung oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia-China, perusahaan patungan Indonesia dan Tiongkok serta sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kondisi tersebut, lanjut dia, dapat membuat rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (ICOR) semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan suatu negara tidak efiisen untuk investasi.
"Di sisi lain, utang juga akan semakin besar," ujar dia.
(Baca: Ada Pandemi Corona, Bagaimana Nasib Proyek Ibu Kota Baru?)
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal Dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, hampir semua anggaran infrastruktur telah dialihkan, termasuk anggaran infrastruktur dasar di ibu kota baru.
"Pembangunan infrastruktur dasar itu sudah dialihkan ke penanganan virus corona," ujar dia.
Ia pun mengatakan, proyek yang masih bisa dialihkan anggarannya telah dialokasikan untuk penanganan corona, yaitu untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penyelamatan dunia usaha yang fokus pada UMKM.
Sedangkan bagi proyek yang tidak bisa dialihkaan lantaran kontrak sudah berjalan, pemerintah telah memperpanjang waktu kontrak proyek tersebut. Dengan demikian, beban anggaran proyek terhadap APBN 2020 akan semakin mengecil.
Pemerintah, lanjut dia, juga berupaya untuk mencegah timbulnya proyek mangkrak seperti yang terjadi pada saat krisis 1998. "Itu dihindari karena jadi biaya yang merugikan bagi perekonomian," ujar dia.