EDISI KHUSUS | Jelajah Jalan Raya Pos

Erick Thohir: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Masalah Keuangan

ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon/nz/cf
Kim Kyung-Hoon ARSIP FOTO: Seorang pegawai kereta memakai masker pelindung berjalan di peron stasiun yang hampir kosong di stasiun Tokyo dimana warga terlihat lebih sedikit dari biasanya saat liburan "Golden Week" menyusul penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Tokyo, Jepang, Rabu (29/4/2020).
Penulis: Mariana Garcia
Editor: Christine Sani
26/5/2022, 19.15 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku menghadapi tiga masalah keuangan dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Persoalan itu antara lain, kekurangan ekuitas dasar (base equity), pembengkakan biaya (cost overrun), dan defisit kas (cash deficit) pada masa operasi. Ketiga masalah keuangan tersebut menjadi dasar Kementerian BUMN untuk mengusulkan solusi berupa penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 8,46 triliun melalui PT KAI (Persero) untuk proyek kereta KCJB. PMN yang dimintakan merupakan PMN tambahan 2021 yang sudah dimasukkan dalam anggaran.

Baca Juga


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku menghadapi tiga masalah keuangan dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Persoalan itu antara lain, kekurangan ekuitas dasar (base equity), pembengkakan biaya (cost overrun), dan defisit kas (cash deficit) pada masa operasi. Ketiga masalah keuangan tersebut menjadi dasar Kementerian BUMN untuk mengusulkan solusi berupa penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 8,46 triliun melalui PT KAI (Persero) untuk proyek kereta KCJB. PMN yang dimintakan merupakan PMN tambahan 2021 yang sudah dimasukkan dalam anggaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku menghadapi tiga masalah keuangan dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Persoalan itu antara lain, kekurangan ekuitas dasar (base equity), pembengkakan biaya (cost overrun), dan defisit kas (cash deficit) pada masa operasi. Ketiga masalah keuangan tersebut menjadi dasar Kementerian BUMN untuk mengusulkan solusi berupa penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 8,46 triliun melalui PT KAI (Persero) untuk proyek kereta KCJB. PMN yang dimintakan merupakan PMN tambahan 2021 yang sudah dimasukkan dalam anggaran.