1.000 Kapal Asing Melintasi Natuna, Menteri Edhy Kirim Tim Pengawas
Ribuan kapal asing dikabarkan kerap melintasi Natuna setiap hari. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pun tak menampik kabar tersebut dengan mengatakan Natuna merupakan perairan padat yang selalu dilalui oleh berbagai kapal.
"Kalau ribuan kapal, ya itu memang daerah terpadat. Tempat lalu lalang," kata dia di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin (6/1).
Namun menurutnya, ribuan kapal tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti kapal dagang, transportasi, dan nelayan. Oleh karena itu dia meminta seluruh pihak untuk mengecek terlebih dahulu fungsi dan tujuan kapal tersebut. Edhy juga meminta berbagai pihak untuk tidak mudah terprovokasi.
(Baca: Sengketa dengan Tiongkok, Asosiasi Nelayan Kirim 500 Kapal ke Natuna)
Indonesia telah menangkap tiga kapal ikan ilegal milik Vietnam. Kapal tersebut ditangkap oleh Anak Buah Kapal (ABK) setempat dan dibawa ke Pontianak.
Meski begitu, Edhy enggan menjelaskan secara detail terkait upaya negosiasi dengan Vietnam. "Ini hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara. Yang penting tetap cool," ujar dia.
Guna menjaga perairan Natuna, Edhy menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia memastikan, seluruh kementerian akan berkoordinasi untuk menjaga kedaulatan negara.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengirimkan tim pengawas ke Natuna. Pengawasan tersebut juga diperkuat dengan Satuan Petugas (Satgas 115).
Sebelumnya disebutkan ada sekitar 1.000 lebih kapal melintasi Natuna per hari. Data tersebut diperoleh dari Sistem Monitoring Skylight atau sistem pemantau dengan teknologi penginderaan jarak jauh.
(Baca: Pemerintah Akan Mobilisasi Nelayan Berlayar di Laut Natuna Utara)
Beberapa kapal ikan asing yang masuk ke perairan Natuna itu kabarnya berasal dari Vietnam. Kapal tersebut dikawal oleh kapal coast guard Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun telah melayangkan protes terhadap pemerintah Tiongkok. Namun, Pemerintah Tiongkok menolak protes Indonesia. Pihak Beijing justru mengklaim kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Natuna.
“Tiongkok memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak yuridiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang saat jumpa pers di Beijing.
Namun, Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Tiongkok. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line Tiongkok karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS 2016.