Jokowi Minta Bulog Operasi Pasar Besar-besaran Beras di Januari-Maret

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta, (10/1). Peninjauan tersebut guna mengecek langsung ketersediaan pasokan beras di gudang tersebut.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
11/1/2019, 05.00 WIB

Perum Bulog menyatakan bakal menggelar operasi pasar besar-besaran pada Januari hingga Maret 2019 sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. Dalam operasi pasar tersebut, Bulog akan menggelontorkan sebanyak 15 ribu ton beras per hari.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan perusahaan siap mengantisipasi tren kenaikan harga beras pada kuartal pertama tahun ini. “Sesuai instruksi presiden, kami terus melaksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium,” kata Budi di Jakarta, Kamis (10/1).

(Baca: Bulog Masih Tunggu Izin Tambahan Impor Jagung 30 Ribu Ton)

Berdasarkan keputusan rapat terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Negara pada 27 Desember 2018, pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan intervensi pasar secara masif melalui operasi pasar. Namun, Bulog baru bisa merealisasikan operasi pasar dengan penggelontoran beras sebanyak 7 ribu hingga 8 ribu ton per hari.

Menurut catatan Bulog, sejak awal 2019 operasi pasar yang digelar perseroan hingga saat ini baru mencapai 37.017 ton beras. Dari keseluruhan, Divisi Regional Bulog DKI Jakarta dan Banten telah merealisasikan operasi pasar sebesar 8.573 ton di 44 lokasi pasar.

Sedangkan realisasi penyaluran beras dalam operasi pasar 2018, Bulog tercatat telah menyalurkan 544.649 ton beras yang juga menjadi jumlah terbanyak selama 10 tahun terakhir. Khusus Jakarta dan Banten, realisasi operasi pasar 2018 mencapai 64.668 ton.

Budi pun meminta kerja sama kementerian/lembaga serta pelaku usaha untuk mencapai keberhasilan penugasan operasi pasar. “Kami sadar, keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di setiap daerah bisa tercipta,” ujarnya.

Ketentuan harga beras operasi pasar berdasarkan permintaan Kementerian Perdagangan, yaitu wilayah 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Sulawesi, NTB, Bali) sebesar Rp. 8.100 per kilogram, wilayah 2 (Sumetera kecuali Lampung dan Sumsel, Kalimantan, NTT) sebesar Rp. 8.600 per kilogram, serta wilayah 3 (Maluku dan Papua) sebesar Rp. 8.900/kg. Pelaku usaha harus menjual dengan harga maksimal sesuai aturan Harga Eceran Tertinggi untuk masing-masing wilayah.

(Baca: Stabilisasi Harga Beras, Bulog Diminta Operasi Pasar hingga 1 Juta Ton)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bulog menggelar operasi pasar besar-besaran selain dapat menstabilkan harga, juga bisa memberikan ruang pada gudang Bulog sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampung serapan beras milik petani pada masa panen raya nanti.

“Nanti bulan Februari dan Maret sudah mulai panen raya, Bulog serap beras petani besar-besaran,” kata dia.

Dalam tinjauannya ke gudang Divisi Regional Bulog DKI Jakarta dan Banten, di Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin (10/1). Jokowi hadir didampingi oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Jokowi mengatakan, stok akhir Bulog pada akhir Desember 2018 mencapai 2,1 juta ton. Pasokan itu merupakan volume yang besar jika dibandingkan stok tahun lalu yang hanya sebesar 700 ribu hingga 800 ribu ton.

Oleh karena itu, dia memastikan harga beras sudah terkontrol dengan baik. Sebab, ketersediaan pasokan yang besar akan meminimalisir lonjakan harga beras di pasar. “Saya sampaikan tren harga beras mulai turun,” ujar Jokowi.

Reporter: Michael Reily