Kemendag Yakin Kemudahan Prosedur Bisa Pacu Ekspor di Tengah Corona

ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Bongkar muat peti kemas di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020). Kementerian Perdagangan yakin kemudahan prosedur dapat pacu ekspor di tengah wabah virus corona.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud
11/3/2020, 20.33 WIB

Kementerian Perdagangan yakin penyederhanaan prosedur akan membuat ekspor dari RI kompetitif di tengah wabah virus corona Covid-19. Salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah saat ini adalah kemudahan dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA/COO).

SKA adalah bukti bahwa suatu barang memenuhi ketentuan asal Indonesia dan diterbitkan oleh sejumlah dinas di masing-masing daerah. Saat ini pengajuan surat tersebut bisa dilakukan secara elektronik, namun dokumennya tetap harus diambil ke dinas terkait.

Nantinya, surat tersebut bisa diambil di pelabuhan tempat ekspor. Bahkan pemerintah menyiapkan 82 instansi penerbit SKA yang telah mewakili setiap pelabuhan ekspor. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Kemendag Oke Nurwan mengatakan, kemudahan penerbitan SKA diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

“Daya saingnya menjadi lebih tinggi dan harga produknya menjadi lebih rendah," kata dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/3).

(Baca: Sri Mulyani Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Mulai 1 April)

Okke juga mengatakan instansi penerbit siap untuk memindahkan loketnya ke pelabuhan jika sudah ada instruksi dari pemerintah. "Kapanpun pemerintah cetuskan (kemudahan SKA berlaku), saat itu juga dipindahkan loket SKA ke pelabuhan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan akan mengambil sejumlah langkah mempermudah ekspor. Salah satunya penyederhanaan SKA, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta sertifikat kesehatan.

Kebijakan tersebut rencananya akan masuk stimulus ekonomi kedua. "Paket ini sudah dilaporkan ke Presiden dan sedang difinalisasi," ujar Airlangga beberapa hari lalu.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan ada pula pengurangan larangan dan pembatasan, khususnya untuk impor bahan baku. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar pasokan bahan baku dan bahan penolong industri agar kegiatan produksi tak terganggu.

Selain itu pemerintah akan mengurangi biaya logistik dengan melakukan efisiensi proses logistic. Caranya dengan mendorong integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dengan Inaportnet melalui pembentukan National Logistics Ecosystem untuk mengurangi biaya logistik.

(Baca: Pembebasan Sementara Pajak Penghasilan Karyawan demi Dorong Daya Beli)

Reporter: Rizky Alika