DPRD DKI Usul Realokasi Tunjangan Kinerja Anggota Dewan untuk Corona
DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar pemerintah daerah merealokasi anggaran tunjangan kinerja anggota dewan sebesar Rp 2 triliun untuk menangani pandemi virus corona di ibu kota. Anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk bantuan warga yang terdampak langsung pembatasan sosial berskala besar.
Wakil Ketua Komisi C, Rasyidi HY mengatakan, anggaran tersebut diambil dari anggaran kunjungan kerja dan sosialisasi perda seluruh anggota dewan. Kendati demikian, usulan ini masih belum final dan membutuhkan kesepakatan bersama.
"Gagasan ini sangat tepat, karena dua kegiatan dewan tersebut tidak berjalan selama masa PSBB," kata dia dilansir dari website resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (24/4).
Selain warga terdampak PSBB, anggaran tersebut juga dapat dioptimalkan untuk membantu para pekerja harian lepas dan korban pemutusan hubungan kerja. Saat ini, banyak pekerja yang mulai kehilangan mata pencaharian.
Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja hingga 20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak pandemi virus corona mencapai 2,08 juta orang yang berasal dari 116.370 perusahaan.
(Baca: Ekonomi Jakarta Kontraksi 53%, Anies Susun APBD 2021 Lebih Realistis)
Perinciannya, jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 241.431 orang pekerja dari 41.236 perusahaan.
Meski begitu, Rasyidi masih akan mempertimbangkan suara-suara dari anggota dewan lainnya. “Rencana ini belum final, tapi kami sepakat dan bersedia dana tersebut diberikan kepada yang membutuhkan,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkirakan, 53% pendapatan daerah Jakarta berpotensi hilang akibat pandemi virus corona. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 yang lebih realistis.
Menurut Anies, kegiatan ekonomi telah turun selama pemberlakuan PSBB. Penerimaan daerah dari pajak berkurang hingga anggaran DKI Jakarta hanya tersisa 47% dari APBD 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.
(Baca: Sri Mulyani Sentil Anies: APBD Belum Dialihkan untuk Tangani Corona)
Anggaran DKI Jakarta untuk tahun depan pun bakal terbatas. "Dalam merencanakan tahun 2021, kita perlu realistis bahwa akan perlu waktu bagi anggaran DKI Jakarta untuk bisa kembali," ujar Anies beberapa waktu sebelumnya.
Rencananya, Anies bakal mengalokasikan anggaran untuk dua sektor, yaitu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini diharapkan mampu membuat ekonomi Jakarta dapat segera pulih.
"Kami berharap pemulihan yang nantinya bisa didorong merupakan pemulihan yang memberi kesempatan berkembang bagi semuanya, begitu juga kesehatan dan keselamatan masyarakat," katanya.